Pengacara Nadzir Masjid Darussalam Jelaskan Proses Hukum yang Ditempuh Kepada Jama'ah

Pengacara Nadzir Masjid Darussalam Jelaskan Proses Hukum yang Ditempuh Kepada Jama'ah

LADUNI.ID | BALI

Rabu pagi (6/2), setelah sidang kedua kasus antara Nadzir (pengurus) Masjid Darussalam dengan Badan Wakaf Indonesia kota Denpasar (BWI), H. M. Ahmadi sebagai pengacara Nadzir Darussalam menyampaikan, "support dari kawan-kawan yang hadir disini adalah semangat membela yang benar", mengawali penjelasan secara terbuka kepada jama'ah masjid Darussalam di halaman belakang PTUN Denpasar.

Masyarakat yang hadir cukup banyak, dan sebagian besar dari mereka ingin mengetahui hasil jalannya sidang tertutup tersebut. Hal ini disebabkan oleh simpang siurnya informasi yang berkembang tentang sebab-sebab terjadinya polemik di tubuh Nadzir Masjid Darussalam Ubung ini.

Melanjutkan pernyataannya tentang latar belakang kuasa hukum mengambil jalur hukum saat ini adalah disebabkan oleh proses pergantian Nadzir Darussalam sebelumnya yang secara hukum sudah selesai kembali dipermasalahkan oleh sebagian pihak, dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) kota Denpasar. 

"Polemik ini muncul dengan adanya SK No. 11 tanggal 18 Januari 2019 (SK bodong), yang dikeluarkan oleh ketua BWI (Badan Wakaf Indonesia) Kota Denpasar Muzayyin secara sepihak dengan mencabut SK yang sudah sah, sedangkan SK No. 5/14 Februari 2018 yang sudah sah, sebenarnya sudah dilaksanakan tanpa masalah dan kendala oleh para nadzir selama hampir setahun ini dengan dibantu oleh para takmir dengan masyarakat di lingkungan sekitar", tegas H. Ahmadi.

"Akibat surat yang keluar pada tanggal 18 Januari 2019  itu, sebagai warganegara yang menghargai hukum, maka kami sebagai penasehat hukum beserta jamaah membawa perkara ini ke PTUN", terang H. Ahmadi lagi

Selain itu H. Ahmadi menghimbau agar para jama'ah yang mayoritas warga Nahdliyin itu dapat menahan diri untuk tidak mengambil tindakan yang dapat memperkeruh keadaan dan tidak terpancing oleh provokasi pihak lain yang berseberangan, sambil mengawal proses hukum ini.

Sidang lanjutan dijadwalkan akan kembali dilangsungkan pada hari Selasa, 12 Februari mendatang. 

(dad/syah)