Kementrian ATR Taken Mou Terkait Sertifikasi Aset dengan Pemprov Kalbar

Kementrian ATR Taken Mou Terkait Sertifikasi Aset dengan Pemprov Kalbar

LADUNI.ID, PONTIANAK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)  bersama Gubernur Kalbar, H Sutarmidji menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait sertifikasi aset, Kamis, 21/3.

Kerja sama dengan Pemprov Kalbar ini dilakukan untuk memperjelas aset yang belum tersertifikasi hingga saat ini. 

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Tentang kegiatan Pemetaan, Pensertipikatan Tanah, Permasalahan Tanah Aset Pemerintah dan Dukungan pelaksanaan Program Strategis Pertanahan (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Redistribusi Tanah dan Pemberdayaan Hak atas tanah Masyarakat/Bina Penerima Tanah) di Provinsi Kalbar.

Berdasarkan data yang ada pada Biro Pengelolaan Aset, bahwa terdapat 530 bidang tanah yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota se-kalbar yang masih belum aman secara hukum, dengan rincian 131 Bidang belum balik menjadi atas nama Pemprov Kalbar dan 399 Bidang belum bersertifikat.

"Sesuai dengan komitment yang sudah dibangun antara Pemprov Kalbar dengan Badan Pertanahan Nasional, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses percepatan penyelesaian sertifikat tanah aset milik Pemprov Kalbar ini dapat langsung menindaklanjuti sesegera mungkin, sehingga tidak melampaui target waktu yang sudah ditentukan," ujar H Sutarmidji.

Dalam proses pensertifikatan ini, Gubernur minta Kepala OPD selaku pengguna barang harus proaktif dalam memberikan support data serta mempersiapkan tenaga pendamping pada saat akan dilakukan pengukuran/penentuan batas tanah yang akan disertifikatkan. 

"Terkait dengan Pembiayaan, Kepala Biro Pengelolaan Aset dapat berkoordinasi dengan Kepala BPKPD dan kepala BAPPEDA, serta secara teknis, melalui Biro Pengelolaan Aset dapat mengagendakan pertemuan kembali dengan menghadirkan Instansi terkait," pesannya. 

Dijelaskannya, Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memastikan titik koordinat bidang tanah yang dipetakan dan disertipikatkan serta memfasilitasi permasalahan penyelesaian aset tanah aset Pemprov Kalbar.

"Hal tersebut sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 296 ayat (1) menyatakan bahwa Barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya," jelasnya.

Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum. Berkenaan dengan tata cara pengamanan aset tanah secara hukum, baik pengelolaan barang, penggunan barang maupun kuasa pengguna barang, memiliki kewajiban mengurus sertifikat tanah dan mengurus Balik Nama Sertipikat Tanah menjadi atas nama Pemprov Kalbar.