Amnesti untuk Baiq Nuril Harus Mendapat Persetujuan DPR

 
Amnesti untuk Baiq Nuril Harus Mendapat Persetujuan DPR

LADUNI.ID, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengatakan bahwa Baiq Nuril dianggap sulit untuk mendapat amnesti. Hal ini berdasarkan undang-undang bahwa amnesti tersebut harus mendapat persetujuan dari DPR.

Kendati demikian, Mahfud MD mengatakan bahwa amnesti atau grasi kepada Baiq Nuril adalah opsi yang paling mungkin untuk ditempuh. Alasannya, hukuman yang diterima oleh Baiq Nuril berdasarkan vonis hakim hanya ada enam bulan.

"Mau diberikan amnesti susah diberi grasi susah. Tetapi amnesti itu lebih mungkin karena dia, pertama hukumannya hanya enam bulan. Yang kedua amnesti itu harus persetujuan DPR ya terserah DPR aja," terang Mahfud MD, pada Sabtu (13/7) kemarin.

Pakar hukum tata Negara tersebut juga menambahkan bahwa secara teoritis berdasarkan undang-undang dasar kewenangan presiden itu memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

"Begini saya mau bicara teori dasarnya. Di dalam Undang-undang Dasar itu disebutkan Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi," terang Mahfud MD, seperti dilansir dari laman tempo.co.

Sementara itu, Mahfud MD melanjutkan bahwa wewenang Presiden terutama di bidang amnesti dan abolisi menurut teori dasarnya diberikan sebelum orang diadili atau divonis. Sedangkan jika sudah divonis wewenang Presiden adalah memberikan grasi.

"Misalnya kamu melanggar sesuatu kamu lari, tetapi kalau ditangkap menimbulkan kerusuhan gitu, lalu sudah saya berikan amnesti enggak jadi adili. Kalau sudah divonis itu tidak ada amnesti. Kalau sudah divonis itu namanya grasi," jelas Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan bahwa kasus Baiq Nuril menjadi problem, karena sudah divonis. Sehingga sulit untuk diberi amnesti, tetapi mau diberi grasi juga tidak bisa. Alasannya karena grasi itu diberikan kepada orang yang dihukum minimal dua tahun, sedangkan Nuril hanya enam bulan. Selain itu grasi diberikan kalau orang tersebut mengakui kesalahan.

"Nah ini enggak ngaku salah. Kan PK itu artinya orang enggak mau ngaku salah kan susah diberi grasi. Nah sesudah terlanjur terjadi pengen bebas," terangnya.

Sementara untuk pemberian amnesti juga semakin sulit karena harus mendapat persetujuan DPR. Terlebih kondisi politik yang dinilai belum stabil. "Kalau melihat situasi politik masih ada kelompok ini dan kelompok itu pasti akan ramai," pungkasnya.