Pimpinan DPR Aceh Mengapresiasi Komisi IV DPR Aceh Atas Selesainya Pembahasan Rancangan Qonun

Pimpinan DPR Aceh Mengapresiasi Komisi IV DPR Aceh Atas Selesainya Pembahasan Rancangan Qonun

LADUNI.ID,ACEH-. DPR Aceh kembali menggelar sidang dipertengahan tahun 2019 Rapat Dengar Pendapat Umum Tentang Pengelolaan Informasi Publik, terkait hal tersebut mengingat Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia 1945.

Sebagaimana Sulaiman Abda Menyampaikan dalam pidatonya, selamat datang kepada para peserta RDPU dan perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada bapak/ibu yang telah berkenan memenuhi undangan tersebut, Kamis 18/07/2019. 

"Atas nama Pimpinan DPR Aceh menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja komisi IV DPR Aceh yang diketuai oleh saudara Tgk. H. Anwar Ramli, S.PD, MM, yang dibantu oleh beberapa tenaga ahli yang telah mampu menyelesaikan pembahasan rancangan qanun ini, juga terima kasih kami sampaikan kepada tim pembahas eksekutif, yang telah dengan instens membahas rancangan qanun ini", katanya. 

"Demikian juga  terima kasih kami kepada unsur sekretariat DPRA yang telah memperlancar proses pembahasannya, lahirnya undang-undang (UU) no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP), dan diperkuat lagi dengan peraturan pemerintah (PP) no.61 tahun 2010 tentang pelaksanaan uu no.14 tahun 2008, sangatlah penting dalam memberi jaminan kepada khalayak/masyarakat guna mendapatkan informasi yang benar", ungkapnya. 

Ia menambahkan, tentunya pengelolaan informasi publik merupakan salah satu bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan, untuk memastikan dan menjamin hak masyarakat untuk mengetahui ketersediaan informasi publik yang dapat diakses oleh semua pihak, sehingga memberi peluang kepada semua pihak untuk berperan serta dalam pembangunan serta keputusan-keputusan atas kebijakan publik. Sesuai diamanatkan oleh Pemerintah Aceh dalam undang undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh telah mengatur tentang transparansi dan partisipasi, namun belum mengatur tentang mekanisme melaksanakan pelayanan informasi publik. selama ini pengelolaan informasi publik hanya diatur dengan peraturan gubernur dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan nasional, sementara beberapa hal mengenai pengelolaan informasi publik belum diatur dalam aturan atau qanun Aceh.

" Keberagaman dan kebebasan yang dimiliki masyarakat (publik) bak dua sisi mata uang. di satu sisi merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya, di sisi lain keberagaman itu berpotensi besar menimbulkan konflik dan polemik. itulah sebabnya untuk mengelola kebebasan informasi tersebut,  diperlukan qanun yang menjadi mediator untuk mengatasi potensi konflik dalam masyarakat, terutama konflik dalam sengketa informasi". lanjutnya.

Selain itu juga politisi Partai Golkar Aceh ini mengatakan, rancangan qanun aceh tentang pengelolaan  informasi publik ini nantinya mengatur tentang hak dan kewajiban badan publik, hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi, informasi yang dapat diumumkan dan informasi yang dikecualikan, pengelolaan informasi publik, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi publik (PPID, publik), KIP, serta gugatan dan pidana. 

"Rancangan qanun aceh ini juga merupakan bahagian dari melaksanakan peraturan dan perundang-undangan nasional yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab semua badan publik pemerintahan dan nonpemerintah dalam menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan serta memberikan pelayanan informasi publik", harapnya.