Tim CDOB Kota Panton Daftarkan Wilayah Baru ke Mendagri

Tim CDOB Kota Panton Daftarkan Wilayah Baru ke Mendagri

LADUNI.ID, JAKARTA-  TIM Komite CDOB Kota Panton Labu bersama Tokoh Masyarakat 5 Kecamatan menuju Jakarta Untuk proses Registrasi Proposal di Kementrian Dalam Negeri, Senin (22/7/2019).

Sebanyak 11 orang Tim CDOB Kota Panton Labu dan Tokoh Masyarakat hadir ke jakarta untuk mendaftar proposal persiapan Pemekaran daerah baru yang di beri nama Pemkot Kota Panton Labu yang terdiri dari 5 Kecamatan di antaranya Kec. Tanah Jambo Aye, Kec Senuddon, kec Langkahan, Kec Baktiya & Kec Baktiya Barat.

Koordinator Jakarta CDOB Kota Panton Labu Munawar Khalil menyampaikan selama 1 minggu kedepan TIM berada di Ibu Kota jakarta untuk berbagai kegiatan diantaranya paling utama meregistrasi Proposal CDOB di Kementerian Dalam Negeri, DPR RI, DPD RI, KSP dan Bappenas sebagaimana Regulasinya.
“Alhamdulillah, pada hari ini sudah tiga instansi kita daftarkan (Sekjend DPR RI, Sekjend DPD RI dan Kemendagri) tinggal 2 lagi besok dan lusa,” kata Munawar Khalil dalam siaran pers yang diterima media ini.

Selain agenda Registrasi, kata Munawar, juga akan adanya pertemuan dengan Forbes Aceh ( DPR & DPD RI Asal Aceh) dan sejumlah Tokoh Aceh yang berdomisili di jakarta yang sudah teragendakan.

“Tadi siang juga TIM CDOB Kota Panton Labu sudah di terima oleh Fraksi PKS (Bapak Nasir Jamil) Tambah Munawar,” katanya.

Bersamaan dengan itu, ketua Komite Pemekaran CDOB Kota Panton labu Hendra Nurdin menambahkan persiapan ini sudah di siapkan jauh-jauh hari. Lebih kurang dua tahun proses dari Nol persiapan ini di Matangkan dari bawah sampai saat ini sudah didaftarkan pada instansi terkait.

“Bisa kita katakan ini salah satu CDOB tercepat yang memenuhi Syarat dan kriteria sesuai aturan Undang-undang yang berlaku di antara banyaknya persiapan daerah pemekaran baru yang sudah mendaftar. Dan tadi langsung di terima Proposal oleh Kasubdid Ditjend Otda, menurut mereka proposal kami sudah layak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” sebut Hendra.

Disamping itu, kata dia, unit kerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah saat ini sedang mendesain rancangan Pemekaran dengan Bappenas RI, ini sebagai road map kerja Presiden Jokowi dalam 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan Visi Misinya. (*)