Mendagri Klarifikasi Surat Edaran Izin Pejabat ke Luar Negeri

Mendagri Klarifikasi Surat Edaran Izin Pejabat ke Luar Negeri

LADUNI.ID, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengklarifikasi ihwal surat edaran tentang permohonan izin perjalanan dinas luar negeri. Menurutnya, surat edaran tersebut bukan untuk menghambat kepala daerah di mana pun yang ingin dinas ke luar negeri.

Mendagri menyampaikan hal tersebut melalui pernyataan pers pada Selasa (23/7). Mendagri mengatakan bahwa pejabat yang dinas ke luar negeri tidak masalah selama kunjungan kerja tersebut punya manfaat dalam membangun masyarakat dan daerahnya.

"Soal ada anggota DPRD DKI yang mempertanyakan kunker Gubernur DKI, silakan. Kemendagri tidak membahas soal kunker Gubernur DKI. Yang saya ketahui, kunjungannya memenuhi syarat dan ada izin Kemendagri," terang Mendagri Tjahjo.

Sebelumnya, surat edaran diterbitkan permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD dan ASN Pemda bukan ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Timbulnya asumsi bahwa SE tersebut menyinggung Anies Baswedan karena SE itu dikeluarkan beberapa hari setelah perjalanan dinas Anies Baswedan ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Padahal, Mendagri Tjahjo menuturkan karena adanya pejabat daerah yang setiap pekan selalu ke luar negeri.

Surat edaran (SE) yang bernomor 099/5545/SJ tersebut memuat perihal Pemberitahuan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) waktu pengajuan permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri. Dalam SE ini diterangkan bahwa setiap kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD dan ASN pemda diminta mengajukan permohonan izin perjalanan dinas luar negeri kepada Kemendagri 10 hari sebelum tanggal keberangkatan.

(Sumber: Suara.com)