Kemenag dan PBNU MoU Terbitkan Buku 'Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas'

Kemenag dan PBNU MoU Terbitkan Buku 'Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas'

LADUNI.ID, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam menjalin kerjasama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait penerbitan buku 'Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas.' 

Untuk diketahui, buku fiqih tersebut merupakan upaya pemerintah dan PBNU dalam memberikan dukungan dan penguatan terhadap penyandang disabilitas melalui sentuhan Islam, khususnya fiqih.

Dan telah diatur dalam UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi yang sama untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. 

Menurut Dirjen Bimas Islam Muhamadiyah Amin jalinan kerjasama itu merupakan kali pertama dalam hal penerbitan buku Fiqih Disabilitas.

"Ini untuk kali pertama kita akan melaksanakan satu kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam dengan PBNU tentang penerbitan buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas," terang Amin di Kantor Kemenag Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (15/08/19).

Selain itu, Amin menjelaskan, inovasi penerbitan buku ini bukan semata mata dari Bimas Islam dan PBNU melainkan juga dipantau langsung oleh Kantor Staf Presiden atas perintah langsung Presiden.

"Atas nama pemerintah dan Kemenag sangat mendukung atas semua program terkait disabilitas," tandasnya.

Muhamadiyah Amin berharap kerjasama program ini akan diperluas dengan ormas Islam lainnya, termasuk juga organisasi kemasjidan di seluruh Indonesia. Dan buku fiqh penguatan penyandang disabilitas bisa segera terbit dan cetak. 

"Sekali lagi terima kasih kepada PBNU atas karya buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas. Kami bangga karena kami lah yang pertama menyambut buku ini untuk kembali diterbitkan," tutupnya.

Sementara, Ketua PBNU KH Imam Aziz mengungkapkan rasa syukurnya atas perjanjian ini. Menurutnya, respons dari Dirjen Bimas Islam Kemenag sebagai langkah yang positif dalam upaya memproteksi hak-hak penyandang disabilitas. 

“Kita mulai dari sisi agama ini luar biasa karena dari (kementerian atau lembaga) yang lain masih belum bergerak. Nah, dari Kemenag ini malah duluan,” kata Kiai Imam.

Ia menyakini, Dirjen Bimas Islam Kemenag dengan segala infrastruktur yang dimiliki akan dapat menjalankan perjanjian ini dengan baik dan lancar. Buku-buku tersebut dapat tersalurkan setidaknya hingga tingkat kecamatan, yaitu di Kantor Urusan Agama.

“Saya kira (Kemenag) sangat layak sangat mungkin untuk sosialisasi secara lebih luas lagi,” ucapnya.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani Dirjen Bimas Islam Muhamadiyah Amin dengan Ketua PBNU KH. Imam Aziz, pada Kamis 15 Agustus 2019 di Kantor Kemenag.

Hadir pada kesempatan itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Agus Salim, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Fuad Nasar, H Muhammad Agus Salim, Wakil Sekjen PBNU H Ulil Abshar Hadrawi, Sekretaris LBM PBNU H Sarmidi Husna, Anggota Tim Penulis Buku dan
sejumlah jajaran pengurus PBNU. (*)