UU Ekonomi Kreatif Harus Bisa Ubah Persepsi Masyarakat

UU Ekonomi Kreatif Harus Bisa Ubah Persepsi Masyarakat

LADUNI.ID, Jakarta - Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif (RUU Ekraf) masih memiliki beberapa persoalan yang perlu diurai secara jelas. Salah satunya adalah terkait kemungkinan adanya masalah persepsi mengenai bagaimana masyarakat mengimplementasikan ihwal ekonomi kreatif tersebut.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ledia Hanifah Amalia. Menurutnya, di kalangan masyarakat banyak yang mengatakan bahwa orang kreatif itu moody. Jadi jika seseorang mood-nya sedang bagus, maka ia bisa menghasilkan sesuatu yang kreatif.

“Persepsi ini yang harus diubah. Sesungguhnya orang-orang kreatif itu justru tidak terpaku pada mood-nya saja. Mereka juga bisa bekerja dalam tenggat waktu yang ditentukan (deadline),” pungkas Ledia ketika mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi X DPRI RI di kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, pada Selasa (20/8).

Selain itu, Ledia juga mengatakan bahwa dalam UU Ekraf tersebut juga terkait dengan definisi yang harus diuraikan secara jelas, misalnya tentang produk ekonomi kreatif tersebut juga harus ada di dalam ketentuan umum RUU Ekraf ini.

“Tujuannya agar pada saat implementasi, sudah bisa dinilai mana yang termasuk kategori ekraf dan yang bukan… Kalau tidak, nanti akan kesulitan saat implementasi, karena bergantung pada persepsi masing-masing pemerintah daerah,” jelas Ledia.

Menurutnya, setelah RUU Ekraf ini diundangkan, harus dilakukan berbagai upaya untuk menyosialisasikannya secara massif ke daerah-daerah di Indonesia. Tujuannya adalah agar daerah tidak memiliki penafsiran yang berbeda-beda mengenai berbagai hal yang terkait dengan RUU Ekraf tersebut.

“Harus segera disosialisasikan secara masif supaya pemerintah daerah juga enggak salah (tafsir). Misalnya, ini masuk kreatif atau enggak? Hal seperti ini bisa jadi fatal. Karena tipis bedanya antara ekraf dengan UMKM yang bergerak di sektor yang sama,” terangnya.

Ledia juga mengatakan bahwa permasalahan berikutnya adalah terkait dengan pendanaan. Menurutnya, dalam pendanaan ini, saat ini masyarakat masih banyak terjebak pada sistem permodalan perbankan. Oleh sebab itu harus dipertimbangkan dan dipikirkan secara matang.

“Ada masukan, bagaimana dengan bantuan permodalan yang tidak menggunakan jaminan, misalnya dalam bantuan permodalan Syariah. Ini belum masuk, nah ini kita harus dipikirkan lebih dalam,” pungkasnya.