Perihal Tuntut Banser, Yorrys Raweyai: Bukan Saya

Perihal Tuntut Banser, Yorrys Raweyai: Bukan Saya

LADUNI.ID, Jakarta - Viral pemberitaan mengenai tuntutan pembubaran Banser yang menyangkut nama Anggota Dewn Perwakilan Daerah (DPD) asal Papua, Yorrys Raweyai ternyata mendapat klarifikasi. Yorrys membantah bahwa dirinya terlibat dalam pemberitaan mengenai tuntutan pembubaran Banser.

Yorrys mengatakan bahwa bukan dirinya yang memberikan pernyataan terkait pemberitaan yang berisi tentang tuntutan pembubaran Banser. Bahkan, Yorrys juga menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu terhadap pemberitaan tersebut.

"Bukan saya. Itu tertulis, saya enggak tahu. Saya tadi ditelepon juga. Itu kan ada sumber berita siapa tuh yang kirim-kirim, saya juga terima," terang Yorris, seperti dilansir dari laman CNNIndonesia.com, Ahad (25/8).

Sebelumnya, beredar pemberitaan perihal pemberitaan yang telah beredar terkait tujuh tuntutan massa di Sorong saat aksi demo yang berlangsung di lapangan Apel Kantor Wali Kota Sorong, Rabu (21/8). Dalam isi tuntutan tersebut beredar dalam bentuk selebaran, yang salah satunya meminta pemerintah membubarkan Banser.

"Benar saya tidak mengetahui," ujarnya.

Selain itu, Yoris juga mengatakan bahwa dirinya mendapat selebaran mengenai tujuh poin tuntutan masyarakat Sorong. Kendati begitu, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa sumber yang menulis dan mengirim selebaran tersebut.

Mengenai ikhwal tujuh poin tuntutan yang dimaksud di antaranya meminta Pemerintah Indonesia untuk segera memulangkan warga Papua dari Tanah Jawa, mendesak Presiden Joko Widodo mewakili segenap Bangsa Indonesia meminta maaf kepada rakyat Papua, dan Pemerintah dengan segera membubarkan ormas Banser.

Di samping itu, dalam poin isi tuntutan tersebut juga berisi tentang negara dituntut segera menarik militer organik dan non-organik dari tanah Papua, biarkan 'monyet hidup' sendiri di bangsanya sendiri'.

Isi poin tuntutan itu juga meminta Jokowi memecat oknum anggota TNI yang mengeluarkan statement 'monyet' kepada mahasiswa Papua, dan meminta agar pemerintah RI memberikan kebebasan bagi Papua menentukan nasib sendiri.