Dewan Pers: RUU KUHP Perlu Perjelas Istilah Penghinaan dan Kritik

Dewan Pers: RUU KUHP Perlu Perjelas Istilah Penghinaan dan Kritik

LADUNI.ID, Jakarta - Anggota Dewan Pers, Agung Darmajaya menyoroti salah satu pasal terkait penghinaan terhadap kepala negara. Menurutnya, RUU KUHP itu harus tegas menjelaskan perbedaan penghinaan dan mengkritik. Agung juga sangat berharap supaya RUU KUHP tidak tumpang-tindih dengan UU jurnalistik. Kerja Media massa disebutnya sudah diatur dalam UU Pers.

"Saya apresiasi DPR dan jangan seperti kejar tayang. Apa pun yang dilakukan dari masa ke masa itu prestasi. Harapannya UU Pers jelas ada, kode etik ada, mudah-mudahan jangan tumpang-tindih,” kata Agung di dalam diskusi bertajuk 'Mengapa RKUHP Ditunda?' di D'Consulate Resto & Lounge, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9).

Agung menyoroti sejumlah pasal di RUU KUHP tersebut terutama yang berkaitan dengan soal penghinaan ke presiden. Dewan Pers menilai pasal itu bersifat kontraproduktif atau pasal karet."Saya menegaskan ada beberapa catatan di mana itu kontraproduktif, pasal karet dan tumpang-tindih," tegasnya.

Selain itu, Agung mengatakan pasal-pasal yang ada di RUU KUHP dapat mengganggu kebebasan pers. Kebebasan pers, disebutnya, akan tercampur dengan Undang-Undang KUHP jika RUU itu sudah disahkan.

"Ketika sekarang muncul persoalan masuk KUHP artinya bicara kebebasan pers menyampaikan gagasan pendapat di satu sisi terbelenggu pidana, artinya tumpang-tindih. Pers jelas kalau itu kan larinya bukan pidana itu perdata," jelas Agung.

Menurut Agus, jika pasal tersebut diteruskan dan diberlakukan, maka bukan tidak mungkin kebebasan media di dalam Negara demokrasi akan terbatas.

"Kalau sekarang itu diberlakukan teman-teman media harus berpikir dua kali (dalam membuat berita)," pungkasnya.

(Sumber berita: detik.com, foto: antaranews)