Warga Asing Diperbolehkan Rancang IKN

Warga Asing Diperbolehkan Rancang IKN


LADUNI.id, Jakarta - Sejumlah Warga Negara Asing (WNA) diberikan peluang boleh ikut merancang Ibu Kota Negara (IKN). Pemberian peluang itu diberikan pemerintah karena karena sejumlah warga asing mengikuti sayembara desain ibu kota. 

Pelaksanaan sayembara desain ibu kota, kini sedang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR. Bahkan, menurut Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan setidaknya ada 12 kelompok pendaftar yang berasal dari luar negeri. 

"Datanya bagaimana belum tahu, hanya jumlah. Detail dari mana dan berapa orang belum tahu," ucap Danis, tanpa menyebut pasti asal negara tersebut.

Diakuinya, nantinya, desain dari pemenang akan secara otomatis menjadi hak milik pemerintah. Setelah itu, Kementerian PUPR akan memperkaya desain yang telah dibuat sebelumnya oleh peserta tersebut. "Ini kan gagasan bisa kami kembangkan dan perkaya agar optimal," terangnga.

Pemerintah, kata dia, memang sengaja membuka sayembara ini untuk menjaring semua gagasan dan ide dari masyarakat dalam membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dengan demikian, ia berharap desain final ibu kota sesuai dengan keinginan mayoritas seluruh pihak. Sebab, akan baik jika semua pihak diberikan peluang merancang.

Terlebih, pemerintah menginginkan Kalimantan Timur nantinya menjadi ibu kota terbaik di Asia Tenggara yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas terbaik. Fasilitas itu dari berbagai sisi, misalnya pendidikan, kesehatan, teknologi, dan riset.

"Kami harapkan ini bukan kota biasa saja tapi maju bisa bersaing sama negara luar, bahkan bisa lebih baik dari ibu kota negara lain, sehingga diharapkan ini juga jadi titik pertumbuhan yang sifatnya internasional," papar Danis.

Secara total, Danis menyebut ada 672 peserta yang mendaftar sayembara desain ibu kota baru. Pendaftaran masih akan dibuka hingga 21 Oktober 2019 mendatang.

Selain sedang merampungkan desain ibu kota negara, pemerintah juga masih memproses pembentukan badan otorita yang memiliki tugas untuk mengurus rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Menurut Danis, pembentukan badan itu sedang dimatangkan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Nantinya, lembaga ini akan bertanggung jawab langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Struktur organisasi dan lainnya di Bappenas. Sekarang tahap persiapan. Akhir tahun ini mungkin sudah ada," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan pemerintah sekarang sedang melihat kerangka kelembagaan dan struktur badan otorita yang akan dibentuk.

Struktur tersebut salah satunya terkait anggota badan otoritas. Dalam hal ini, pemerintah memiliki beberapa opsi, misalnya otoritas hanya akan diisi oleh menteri terkait selaku pemimpin implementasi rencana pemindahan ibu kota saja, atau akan turut melibatkan pihak profesional di luar pemerintahan.

"Tentu harus kombinasi. Tapi nanti kami lihat, presiden arahkan jangan terlalu ke birokrasi, karena dikhawatirkan malah jadi pelan dan kaku," kata Bambang kepada wartawan. (*)

Sumber : CNN Indonesia