10+2 Alasan Jokowi Pilih Prabowo Jadi Menteri Pertahanan

10+2 Alasan Jokowi Pilih Prabowo Jadi Menteri Pertahanan

LADUNI.ID, Jakarta - Kemarin sangat viral berita tentang kehadiran Prabowo ke istana untuk memenuhi undangan presiden Jokowi, semua sudah paham bahwa pada hari-hari menjelang pengumuman kabinet, presiden memanggil tokoh yang memiliki kredibilitas sebagai calon menteri.

Prabowo, lawan Jokowi dalam kontestansi Pilpres 2019 kemarin hadir ke istana bersama dengan pengurus teras partai Gerindra. Banyak pihak menduga Prabowo akan menyorongkan kadernya untuk menjadi menteri, namun selepas pertemuan dengan Jokowi, Prabowo keluar dengan senyum sumringah dengan menyatakan, “siap menjadi membantu presiden setelah diminta menangani bidang pertahanan negara”.

Lantas publik pun dibuat riuh dengan isu, bahwa Prabowo siap menjadi Menteri Pertahanan di kabinet presiden Jokowi-kyai Ma’ruf Amin.

Pemerhati konflik Timur Tengah, Alto Luger menjelaskan 10 alasan mengapa Jokowi memilih Prabowo sebagai Menteri Pertahanan sebagai berikut:
10 Alasan Kenapa Jokowi memilih Prabowo.

1. Hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden;
2. Balancing, karena Jokowi tidak ingin terlalu dikontrol oleh partai-partai pengusung;
3. Jokowi butuh orang yang bisa dipercaya untuk melakukan rekonsolidasi di tubuh TNI;
4. Jokowi mengerti bahwa infiltrasi gerakan politik Islam transnasional di tubuh TNI itu memang riil;
5. Prabowo punya loyalis yang sangat kuat di TNI dan itu terbukti saat Pilpres kemaren;
6. Jokowi memakai Prabowo untuk menutup celah TNI dimanfaatkan oleh purnawirawan lain demi kepentingan politik ke depan;
7. Pilpres sudah selesai;
8. Hubungan Prabowo dan Megawati (selaku Ketua Umum Partai pengusung Jokowi) baik-baik saja;
9. Jokowi dan Prabowo udah move on dari kompetisi Pilpres 2019;
10. Stabilitas keamanan adalah prerequisite meningkatnya investasi.

Kesepuluh alasan tersebut memperoleh point tambahan dari netizen lain, dan Alto pun membenarkannya, yaitu:
11 : Menteri Pertahanan tidak bisa memerintah PANGAB untuk melakukan apa saja;
12 : Menteri Pertahanan  tidak punya kuasa untuk menggerakkan persenjataan dan prajurit TNI.

Bagaimana kelanjutannya?
Kita lihat saja pada pengumuman kabinet esok hari.