LADUNI.ID, Solo – Pada Acara Halal bi Halal dan Halaqah Ulama Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Solo, Jawa Tengah, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin mengatakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk final yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa. Karena itu upaya mengganti bentuk negara seperti khilafah merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan.

“Mengapa khilafah ditolak di Indonesia? Karena melanggar kesepkatan (mitsaq),’’ tegas Kiai Ma’ruf di depan peserta Halaqah Ulama Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Jateng.

Halaqah yang merupakan kerja sama MUI Jateng dengan Badan Kesbangpol Jateng itu berlangsung selama dua hari di Hotel Syariah Jalan Adisucipto Solo.

Acara tersebut dibuka Gubernur Jateng Ganjar Pranowo diikuti pengurus MUI se-Jateng, unsur pondok pesantren, Ormas Islam dan perguruan tinggi. Selain Kiai Ma’ruf Amin, hari ini dijadwalkan menjadi pembicara Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto, dan Prof Dr Kuswinarno Kepala Balai Litbang Agama Semarang

Menurut Kiai Ma’ruf Amin yang juga Rais Aam PBNU, apakah Islam  Indonesia dengan di Arab Saudi sama atau tidak? ‘’Ada kesamaanya ada juga perbedaanya,’’ katanya.

Kesamaannya, kata Kiai Ma’ruf karena sama-sama bersumber pada Alquran dan Hadist. Tidak sama karena umat Islam di Indonesia mempunyai kesepakatan berupa Pancasila dan NKRI. ‘’Karena itu Islam di Indonesia Islam kafah maal mitsaq (Islam dengan kesepakatan),’’ tegas Kiai Ma’ruf.

Menurutnya Indonesia bukan negara Islam juga bukan darul harbi (negara perang). Boleh memperjuangkan ajaran Islam tetapi dengan mematuhi kesepakatan berupa aturan dan konstitusi.’’Memperjuangkan dengan terror itu bukan jihad. Jihad juga bukan terror,” tegasnya. Dalam hal ini terjadi kesalahan dalam mengartikan makna jihad.

Dalam situasi perang, jihad diartikan perang. Namun dalam situasi damai seperti di Indonesia artinya islah yaitu membangun atau memperbaiki di segala bidang. ‘’Membangun madrasah, kesehatan, sosial, ekonomi itu semua jihad,’’ katanya.

Masjid Radikal

Terhadap sejumlah masjid milik pemerintah, BUMN dan kampus yang terindikasi menyampaikan ajaran radikal, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta masukan dan rekomendasi para ulama untuk menanganinya.

“Kalau perlu anggota TNI dan Polri selalu ikut shalat berjamaah di masjid-masjid itu secara bergantian. Para ulama sebaiknya juga ikut menyambangi masjid-masjid yang terindikasi radikal,’’ katanya.

Ganjar menyampaikan terima kasih kepada MUI Jateng karena telah melakukan khutbah Jumat serentak di masjid-masjid dengan tema pencegahan radikalisme juga pencegahan narkoba.

Dia merekomendasikan agar dalam waktu dekat MUI mengundang Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT) untuk mendapatkan gambaran peta penyebaran terorisme di Jawa Tengah.

Sementara itu Ketua Umum MUI Jateng KH Ahmad Darodji mengatakan, tindakan radikal yang dilakukan oleh sekelompok orang sungguh-sungguh  meresahkan masyarakat.  ‘’Sebagian tindakan radikal itu dilakukan oleh umat Islam. Tujuan utama bagi mereka adalah menegakkan syariat Islam sesuai faham mereka.  Tujuan itu hanya akan terwujud bila sistem pemerintahan adalah khilafah,’’ katanya.

Menurut Darodji,  kelompok radikal itu memahami ayat Alquran dan Hadist secara parsial tanpa mengkaitkan dengan kondisi dan realita dunia yang sudah jauh berubah.

‘’Mereka mendapatkan pemahaman hanya dari tarjemahan sehingga tidak mengetahui maksud ayat atau hadits secara komprehensif dan utuh.

Tidak ada kitab-kitab muktabarah yangg dijadikan maraji atau referensi,’’ katanya.