Jadi Perantara Suap, Keponakan Setya Novanto Didakwa Melakukan Korupsi 

 
Jadi Perantara Suap, Keponakan Setya Novanto Didakwa Melakukan Korupsi 

LADUNI.ID,Jakarta-Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantan Korupsi mendakwa Irvanto Hendra Pambudi Cahyo turut melakukan korupsi proyek e-KTP. Selain Irvanto, orang kepercayaan Novanto yaitu Made Oka Masagung juga didakwa bersama-sama dengan Irvanto. Irvanto merupakan keponakan dari Manta Ketua DPR Setya Novanto yang sebelumnya sudah divonos bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. 
"Terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung, turut serta memenangkan perusahaan tertentu dalam pengadaan barang/jasa paket penerapan KTP berbasis NIK secara nasional tahun 2011-2013," ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Eva Yustisiana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/7/2018).


Jaksa KPK dalam dakwaannya menyebutkan jika perbuatan korupsi Irvanto Hendra Pambudi Cahyo bermula ketika dirinya menghadiri pertemuan dengan orang-orang yang selanjutnya disebut Tim Fatmawati. Pertemuan itu dalam rangka memenangkan salah satu perusahaan yang terafiliasi dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.


Pertemuan Tim Fatmawati itu menghasilkan beberapa output, di antaranya adalah Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis yang kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). HPS tersebut disusun dan ditetapkan tanpa melalui survei berdasarkan data harga pasar, sehingga terdapat mark up atau kemahalan harga antara lain komponen perangkat keras (Hardware), Sistem Authomatic Fingerprint Identification System (AFIS), Pencetakan Kartu perkeping KTP. 
"Uang selisih kemahalan itu lah yang akan diberikan kepada Setya Novanto dan anggota Komisi II DPR lainnya, yang nantinya atas permintaan Setya Novanto akan diberikan melalui para terdakwa," kata jaksa.


Menurut jaksa, Irvanto dan Andi Narogong bersama Tim Fatmawati juga bersepakat untuk mengatur proses pelelangan akan diarahkan untuk memenangkan salah satu konsorsium yang akan dibentuk. Untuk itu Tim Fatmawati akan membentuk Konsorsium PNRI, Konsorsium Astragraphia, dan Konsorsium Murakabi. 


Masih kata Jaksa, atas perintah dari Novanto, Irvan beberapa kali menerima aliran uang dari Johannes Marliem selaku penyedia produk biometrik merek L-1 yang seluruhnya berjumlah 3,5 juta dollar Amerika Serikat.  Menurut jaksa, uang tersebut disebut sebagai fee sebesar 5 persen untuk mempermudah pengurusan anggaran e-KTP. 


"Perbuatan para terdakwa tersebut telah memperkaya Setya Novanto sejumlah USD 7,3 juta," kata jaksa.
Jaksa menilai atas perbuatan Irvanto dan Made Oka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun.  Sehingga keduanya secara bersama-sama didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.