Pemprov DKI Jakarta Cabut Izin 13 Proyek Reklamasi 

 
Pemprov DKI Jakarta Cabut Izin 13 Proyek Reklamasi 

LADUNI.ID,JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan mencabut izin secara permanent tiga belas proyek pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Pencabutan izin tersebut diambil setelah tim yang dibentuk oleh Anis melakukan verifikasi di lapangan. 

"13 Pulau yang sudah dapat izin melakukan reklamasi, setelah kita lakukan verifikasi maka gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau reklamasi tersebut, sehingga kegiatan reklamasi di Jakarta bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan," kata Anies di Jakarta Rabu (26/9/2018).

Mantan Menteri Pendidikan tersebut menjelaskan jika pencabutan izin tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru, melainkan sudah melewati verifikasi secara detail di badan koordinasi pengelolaan pantai utara Jakarta. Sehingga hasilnya, pulau reklamasi yang belum dibangun dicabut izinnya.

"Sore ini saya sampaikan keputusan terkait reklamasi pada tanggal 4 juni Pergub 58 gubernur bentuk badan koordinasai pengelolaan reklamasi pantai utara Jakarta. Semenjak itu badan bekerja melakukan verifikasi atas seluruh kegiatan reklamasi di Pantai Utara Jakarta," ujar Anies.

Lebih lanjut Mantan Rektor Paramadina itu menjelaskan jika Badan ini dibentuk bagian dari amanat keppres 52 tahun 95. Melalui badan ini kemudian semua izin terkait reklamasi dilakukan secara detail dan hasil verifikasi. Dari situ kita putuskan," lanjut dia.

"Kita bentuk badan ini. Melalui badan ini semua izin terkait reklamasi dilakukan secara detail dan hasil verifikasi. Dari situ kita putuskan mencabut seluruh izin pulau reklamasi tersebut, sehingga kegiatan reklamasi di Jakarta bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan," tutup Anies

Sekadar diketahui pada awal Juni lalu Anies Baswedan melakukan penyegelan Pulau D reklamasi yang terdapat 932 bangunan. Bangunan itu disegel karena tak memiliki izin. Ketika itu Anies menyampaikan jika proyek reklamasi tak masuk rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).