DPD RI Gagas Revisi UU Pemasyarakatan

 
DPD RI Gagas Revisi UU Pemasyarakatan

LADUNI ID,Jakarta - Senator DPD RI H. Fachrul Razi, MIP yang juga pimpinan Komite I DPD RI kembali menggagas agar DPD RI merevisi UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) karena dianggap sebagai biang kerok munculnya berbagai persoalan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) selama ini.

Sebagai Pimpinan Komite I DPD RI, Komite I mengundang dan menggelar Rapat dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Rapat tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan draft DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru.

Menurut Senator Fachrul Razi, beberapa tahun belakangan ini, munculnya fenomena dan dinamika yang terjadi di lembaga pemasyarakatan telah menjadi sorotan publik. "Usia UU ini sudah 24 tahun, berbagai persoalan di Lapas sangat memprihatinkan, bahkan di daerah muncul pembakaran Lapas hingga pembinaan di Lapas yang tidak sesuai dengan era kekinian saat ini,” tegas Fachrul Razi.

Dirinya menilai masih ada kriminalisasi antar narapidana di lembaga pemasyarakatan; narapidana melarikan diri dari rumah tahanan (Rutan)/lembaga pemasyarakatan; masih terjadinya pengendalian bisnis narkotika dan transaksi narkotika dari dan di dalam penjara, bahkan ada yang melibatkan aparat lembaga pemasyarakatan; dan adanya perlakuan khusus terhadap narapidana tertentu (mis. ruangan berfasilitas, dapat keluar-masuk rumah tahanan dengan leluasa).

“Bahkan yang disayangkan, jaminan kepastian hukum bagi upaya perlindungan  dan pemenuhan hak narapidana terutama pada kelompok rentan masih sangat rendah dan Pembinaan yang   komprehensif agar setelah  napi keluar dan menjadi   bagian dari masyarakat agar tidak kembali berbuat kejahatan,” tegas Fachrul Razi.