Soal Kawal Dana APBD DKI Rp86,5 Triliun, FWJ Minta Anggota DPRD DKI yang Baru Dilantik, Amanah

 
Soal Kawal Dana APBD DKI Rp86,5 Triliun, FWJ Minta Anggota DPRD DKI yang Baru Dilantik, Amanah

LADUNI.ID, Jakarta - Forum Wartawan Jakarta (FWJ) menyampaikan ucapan selamat kepada 106 anggota DPRD DKI Jakarta yang baru dilantik, Senin (25/8/19) kemarin.

Ketua FWJ, Mustafa Hadi Karya, yang akrab dipanggil Nopan mengatakan, anggota dewan yang telah dilantik periode 2019-2024 mesti amanah mengawal APBD DKI Jakarta yang sudah mencapai Rp 86,52 Triliun.

“Sebagai insan pers, FWJ menyampaikan selamat menjalankan tugas kepada Anggota dewan yang baru. Para wakil rakyat ini sudah mengucapkan sumpah dengan menyebut nama Tuhan. FWJ berharap APBD DKI Jakarta Rp86,52 Triliun dan terbesar di Indonesia, agar mampu dikawal secara amanah,” kata Nopan di Jakarta, Selasa (26/8/19).

Menurut Nopan, FWJ menilai APBD sebesar itu juga jangan sampai terjebak menjadi konsumsi politik.

“Tapi, yang lebih penting harus berpihak secara adil kepada rakyat Jakarta yang memilih mereka,” tambah Nopan saat diskusi dengan Penasihat FWJ Joko Irianto Hamid dan Sekretaris FWJ Ichsan, serta Humas FWJ Bambang Suryono, juga beberapa pengurus lainnya.

FWJ, lanjut Nopan, mencermati tugas legislatif yang baru ini akan lebih berat. Bukan hanya dituntut mampu meningkatkan capaian APBD yang merupakan prestasi anggota dewan periode sebelumnya, yaitu Rp 86,52 Triliun. Tapi, sekaligus harus bisa memaksimalkan pemanfaatannya hingga tepat sasaran, dan mampu bekerja secara maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Lima tahun ke depan, para wakil rakyat ini harus mampu menunjuk integritasnya dalam bersinergi dengan eksekutif. Uang rakyat untuk membiayai Pemilu hingga mereka dipilih rakyat tidak kecil. Jadi, kinerja harus lebih berkualitas dibanding anggota dewan periode sebelumnya, yang berhasil menaikkan APBD dari Rp 72 triliun di masa kerja tahun pertama hingga dalam APBD Perubahan tahun kelima Rp 86,52 triliun,” ungkap Nopan.

FWJ juga berharap agar anggota DPRD tidak ber-mindset konvensional, khususnya dalam menjalankan fungsi produk perundang-undangan.

“Perkembangan Jakarta akan lamban kalau legislatifnya masih terjebak mindset memperbanyak produk perda. FWJ menemukan tidak sedikit keluhan proses perijinan yang tidak simple dan prosesnya juga memakan waktu. Malah, ada juga yang mengeluh simple tapi SDM-nya kadang mengulur-ulur waktu,” ucap Nopan mengkritik.

Kini, kata Nopan, yang menjadi sorotan FWJ, terkait tanggungjawab yang cukup krusial yang harus diselesaikan anggota dewan periode 2019-2024, yakni mengisi kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang hampir setahun dibiarkan kosong.

“Ini sangat ironis. Jakarta kan ibukota Negara. Memilih wakil gubernur itu juga menggunakan uang rakyat yang tidak sedikit. Lantas, tugas dan tanggungjawabnya dibiarkan tidak berfungsi berbulan-bulan, jangan salahkan kalau sampai digugat warga,” kritik Nopan dengan nada keras.  (rls)