Dinsos Sumenep Akan Labelisasi KPM Bansos, Begini Respon Korkab PPKH Sumenep

 
Dinsos Sumenep Akan Labelisasi KPM Bansos, Begini Respon Korkab PPKH Sumenep

LADUNI.id, Sumenep - Rencana Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep untuk melabelisasi rumah KPM PKH dan BPNT mendapat dukungan dari  Pendamping PKH Sumenep. Pasalnya, apa yang akan dilakukan Dinsos Sumenep akan membuat bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.

"Ya support saja ketika dinas mau melakukan seperti itu. Upayanya kan supaya jelas, tepat sasaran. Iya kita mendukung seperti itu," kata Agus Budi Mulyo, Koordinator Kabupaten Pendamping (Korkab) PKH Sumenep, Jum'at (13/12).

Kendati mendukung, Agus berharap, redaksi yang akan digunakan untuk labelisasi KPM PKH dan BPNT tersebut tidak merendahkan harkat dan martabat penerima. Tujuannya, untuk mencegah adanya efek sosial di masyarakat.

Hal itu, kata Agus sejalan dengan himbauan Kementerian Sosial agar upaya labelisasi tidak menggunakan kalimat yang merendahkan martabat penerima manfaat.

"Yang saya tau kalau tidak salah, labelisasi itu kalimatnya nanti keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT," ucapnya.

Lebih lanjut, Agus tidak menampik, dengan adanya sosialisasi dari Dinsos Sumenep pada KPM PKH dan BPNT terkait labelisasi itu, banyak KPM PKH yang sudah mengundurkan diri. Bahkan, saat ini progres tersebut semakin baik. Mereka yang merasa mampu, mulai banyak yang mengundurkan diri.

Disinggung ikhwal upaya pendamping PKH untuk mencabut kepesertaan KPM yang tidak behak menerima Bansos itu, Agus menyebut pihaknya tidak memiliki wewenang untuk melakukan hal demikian.

Hanya saja, ada mekanisme pemutakhiran data yang dilakuakn berjenjang dengan berbagai kriteria yang bisa membuat KPM secara otomtis tidak lagi berhak menerima.

"Ya salah satu kriterianya adalah kondisi ekonomi, seperti penghasilan, lantai rumahnya seperti apa, dan kamad mandinya seperti apa," ucap Agus.

Seperti diberitakan sebelumnya, tahun 2020 mendatang, Dinsos Sumenep berencana melabelisasi rumah KPM PKH dan BPNT. Saat ini, Dinsos Sumenep sudah melakukan sosialisasi terhadap KPM PKH dan BPNT di sejunlah daerah di Sumenep.

Sejak sosialisasi itu dilakukan, per bulan November 2019 kemarin, ada sekitar 391 KPM PKH yang merasa dirinya tidak berhak menerima bansos itu sudah banyak yang mengundurkan diri.

"Tahun 2020 nanti kita lakukan labelisasi untuk penerima bantuan. Khususnya penerima PKH dan BPNT. Kita harapkan ke depan akan lebih tepat sasaran. Kita ke depan bisa lebih baik," ujar Dzulkarnaen, Sekretaris Dinasos Sumenep, Rabu (04/12) lalu.