PP ISNU Gelar Diskusi Panel Ahli, Bahas Ekonomi Pesantren

 
PP ISNU Gelar Diskusi Panel Ahli, Bahas Ekonomi Pesantren

foto: Diskusi Panel Ahli oleh PP ISNU di Kantor PBNU Jakarta (27/1)

LADUNI.ID, Jakarta - Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) menyebutkan regulasi UU No.18 Tahun 2019 tentang pesantren tidak akan optimal. Ia pun menilai penguatan fungsi pesantren dalam sub sistem pendidikan nasional tak terealisasi. Sebab, kata dia pagu anggaran khusus pemberdayaan pesantren di lingkungan Kementerian Agama menurun.

Menurut dia akselerasi bisnis syariah pasca UU No.18 Tahun 2019, tentang pesantren memerlukan ekspansi dan perluasan market.

"Setalah itu fokus dalam memperluas dan memperbanyak player, karena Indonesia saat ini, masih menuju Big Player padahal Indonesia sebagai basis muslim terbesar di dunia," kata dia ditengah diskusi "Panel Diskusi Ahli", di Kantor PBNU Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).

Bahkan ia menyatakan setuju jika market yang dimiliki pesantren itu di optimalkan.

"Market pesantren ini dikapitalkan, dan bisa menciptakan online market (E-Comerence), sehingga tidak kalah dengan yang lain," kata dia.

"Esensi pesantren untuk kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara, dan kesejahteraan sosial masyarakat," tambah dia.

Sementara panelis lain, Prof. Abdurrahman Mas'ud mengatakan pesantren menjadi institusi yang mencerminkan semangat Islam yang profesional, transparan, akuntabel, menjadi subyek aktif pencapaian pembangunan.

"Pencapaian SDGs, pencapaian akses dan kualitas pendidikan, pengurangan kemiskinan, dan lainnya," tutur dia.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Marwan Dasopang menilai kekuatan payung hukum untuk melakukan pemberdayaan ekonomi yang ada di Indonesia.

"Pemerintah harus memberikan permodalan bagi masyarakat. Pemerintah harus memberi ruang, karena kekuatan ekonomi ada di tangan lingkungan pesantren dengan penguatan SDM, infrastruktur dan permodalan," tegas dia.

Selain itu, dia menambahkan, pesantren juga harus menyiapkan keperluan administrasi dan prasyarat kompetensi agar siap bekerjasama dengan berbagai pihak baik di level daerah, nasional, dan internasional.

"Sebagai aktor aktif dan mumpuni dalam tindakan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi pesantren baik untuk kemandirian pesantren maupun kemandirian masyarakat," ucapnya. (*)