Moratorium Izin PIHU di Cabut, FKKBIHU Komitmen Benahi KBIH

 
Moratorium Izin PIHU di Cabut, FKKBIHU Komitmen Benahi KBIH

LADUNI.ID. JAKARTA – Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK KBIHU) mengapresiasi langkah Kementrian Agama atas beberapa kebijakan yang pro terhadap penyelenggara ibadah haji dan umroh di Indonesia. Sepertihalnya pencabutan moratorium izin penyelenggara umroh dan haji.

Ketua Umum FK KBIHU Dr. KH. Manarul Hidayat berkomitmen untuk terus memperbaiki diri. Ke depan, tidak boleh ada anggota FK KBIHU yang melakukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan regulasi penyelenggaraan ibadah haji.  Tidak boleh ada KBIHU yang menjadi “penyelenggara ibadah haji”. Tidak boleh ada KBIHU yang turut mengatur pembagian kamar hotel atau saat proses di Arafah maupun Mina.

“Saya akan mengingatkan anggota bahwa yang memiliki kewenangan untuk mangatur seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji adalah para petugas haji yang telah ditunjuk Ditjen PHU,” ujarnya dalam silaturrahmi dengan jajaran pejabat PHU Kemenag di Jakarta, Kamis (19/2)

Kiai Manarul Hidayat juga mendukung program akreditasi KBIHU yang dilaksanakan Ditjen PHU. Hal tersebut akan menjadi salah satu bahan diskusi dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) FK KBIHU di Jakarta, 3-4 Maret 2020. Dengan demikian, sekuruh KBIHU dapat mulai berbenah diri guna memberikan bimbingan manasik secara maksimal kepada jemaah.

Hal senada disampaikan Ketua FK KBIHU Jawa Barat H. Sunidja. Dia berkomitmen untuk mendisiplinkan seluruh KBIHU di wilayahnya. Misalnya, mengingatkan agar tidak ada lagi jemaah yang mengenakan seragam KBIHU. “Seluruh jemaah haji Indonesia harus mengenakan seragam batik haji nasional yang telah ditetapkan Pemerintah,” ujarnya.

“Selain bentuk kedisplinan, pemakaian seragam bertujuan untuk memudah petugas haji Indonesia untuk mengenali  jemaah haji Indonesia ketika bercampur dengan jemaah haji dari negara lain pada saat proses keberangkatan dan kepulangan di bandara,” sambungnya.

Sementara itu, Dirjen PHU Nizar menyampaikan terima kasih atas komitmen FK KBIHU dalam membantu Kementerian Agama menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji. Nizar juga mengapresiasi atas sosialisasi sistem zonasi pengkloteran yang dilakukan FK KBIHU kepada anggotanya. Penerapan kebijakan ini sempat sedikit menimbulkan gejolak pada tahun pertama. Namun berkat kerja sama dan komunikasi yang baik antara Ditjen PHU dan FK KBIHU, sistem zonasi berbasis kabupaten/kota dapat dilaksanakan secara baik.

“Sistem tersebut sekaligus  akan membantu pembimbing ibadah dari unsur KBIHU ketika melakukan pendampingan jemaah haji selama di tanah suci,” tandasnya.

Turut hadir mendampingi Nizar dalam audiensi tersebut, Direktur Bina Haji H. Khoirizi H. Dasir dan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis serta jajaran PHU Kemenag lainnya. (hud)

 
 

Tags