Presiden Jokowi Akan Bagikan Kartu Sembako 4,5 Triliun Rupiah

 
Presiden Jokowi Akan Bagikan Kartu Sembako 4,5 Triliun Rupiah

LADUNI.ID, Jakarta - Dalam rangka mengatisipasi dampak ekonomi akibat pandemi corona di Indonesia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berjanji, dalam waktu dekat pemerintah akan membagikan kartu sembako kepada masyarakat. Warga yang masuk kriteria, akan menerima bahan pangan pokok selama enam bulan ke depan.

“Sebentar lagi juga akan kita keluarkan penerima kartu sembako selama enam bulan ke depan,” terang Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, sebagaimana dikutip Laduni.id dari laman cnnindonesia.com, Selasa (24/3).

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat Rapat Terbatas (melalui video telekonferensi) dengan topik "Pengarahan Presiden kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemik COVID-19". Jokowi mewanti-wanti jangan sampai pemerintah daerah hanya mengambil kebijakan untuk menutup, tetapi tak dibarengi dengan bantuan sosial.

Menurutnya, jumlah yang diterima penerima kartu sembako akan ditambah Rp 50.000 dari semula Rp 150.000. “Akan ditambah Rp 50.000, diterima Rp 200.000 per keluarga penerima manfaat. Anggaran dianggarkan Rp 4,5 triliun,” terangnya.

Dalam menghadapi pandemi corona ini, Jokowi menjelaskan, pada intinya pemerintah akan berfokus tiga hal. “Pertama keselamatan, kesehatan, adalah yang utama, tapi siapkan yang kedua ‘social safety net’, bantuan sosial tolong disiapkan,” jelasnya.

Sementara fokus ketiga adalah terkait dengan dampak ekonomi yang harus dihitung dengan cermat sehingga kesiapan dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada. Presiden Jokowi juga meminta setiap kepala daerah menimbang betul dampak sosial ekonomi yang akan muncul dari kebijakan yang diambil.

"Saya minta setiap kebijakan yang ada di provinsi semuanya dihitung, baik dampak dari kesehatan dan keselamatan rakyat kita maupun dampak sosial ekonomi yang mengikutinya," terangnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga mencontohkan sebuah provinsi, kabupaten, atau kota ingin membuat kebijakan meliburkan atau menutup sekolah dan pasar. Ia meminta opsi itu dikalkulasi terlebih dulu dampaknya terutama orang-orang yang bekerja di sektor informal atau pekerja harian.

"Berapa pedagang asongan, becak, sopir, yang akan tidak bekerja. Sehingga di dalam APBD dukungan kepada sektor-sektor itu harus diberikan," jelasnya.