BPBJ Diminta Tinjau Ulang Pemenang Tender Pembangunan Gedung Pemda Loteng

 
BPBJ Diminta Tinjau Ulang Pemenang Tender Pembangunan Gedung Pemda Loteng

LADUNI.ID, Lombok - Salah satu tokoh pemuda Lombok Tengah Jeni M Y meminta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) H Helmi Qazwani meninjau ulang pemenang tender pembangunan gedung pemerintah Pemda Lombok Tengah yang pagu anggarannya sebesar 10 Milyar yang bersumber pada dana hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020

“Pemenang tender yang ditayangkan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kamis 28 Mei 2020 pukul 17 : 00 Wita adalah PT. Ditaputri Waranawa yang beralamat di Mall Klender Ruko No 26 Jalan I Gusti Ngurah Rai Jakarta Timur, DKI Jakarta,” ujar Jeni melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Senin malam 1 Juni 2020

Ia mengatakan, rekam jejak PT. Ditaputri Waranawa telah mengerjakan sejumlah proyek di berbagai daerah di Indonesia seperti pengerjaan proyek pembangunan GOR di Parigi Sulteng tahun 2019, Pembangunan Gedung Dukcapil di Kupang (NTT) tahun 2018, Revitalisasi pasar Manggisan Jember tahun 2018, dan pembangunan Puskesmas di KLU (NTB) tahun 2018.

“Proyek yang dikerjakan bermasalah dan tidak selesai. Sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja dan masuk menjadi daftar hitam (black list).
Saya heran kenapa perusahaan yang track recordnya sering bermasalah ditetapkan sebagai pemenang tender?”  kata Jeni penuh heran

Ia berharap kepada Kepala BPBJ H. Helmi Qazwani untuk meninjau ulang keputusannya yang telah menetapkan PT Ditaputri Waranawa sebagai pemenang melalui LPSE Lombok Tengah.

“Supaya apa yang terjadi di beberapa Kabupaten yang ada di Indonesia tersebut tidak terjadi di Lombok Tengah,” cetusnya

Jeni juga mengatakan Lombok Tengah sekarang sudah menjadi percontohan pembangunan Indonesia bagian Timur.

“Jangan hanya gara-gara beberapa oknum kuasa direktur perusahan, pembangunan yang ada di Lombok Tengah menjadi mangkrak. Apa yang sudah menjadi rencana kedepan menjadi terhambat hanya gara-gara kurang teliti menelaah rekam jejak perusahaan-perusahaan yang ikut tender pada pelelangan proyek yang ada di Lombok Tengah,” tandasnya

Jeni juga meminta kepada kuasa pengguna anggran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya untuk memantau dan ikut terlibat secara langsung dalam proses lelang di setiap anggaran proyek yang ada di dinas PUPR sehingga tidak terjadi proyek molor bahkan tidak selesai sesuai waktu yang sudah di tentukan.

“Jangan hanya mengandalkan dan menyerahakan semua proses lelang setiap proyek ke Pokja saja dan harus betul-betul mengawasi setiap pekerjaan proyek supaya tidak terjadi keterlambatan pengerjaan proyek seperti yang terjadi sebelumnya,” kata Jeni menambahkan (*)