Sri Mulyani: Enam Daerah Akan Dikenakan Sanksi Penundaan DAU

 
Sri Mulyani: Enam Daerah Akan Dikenakan Sanksi Penundaan DAU

LADUNI ID, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan akan menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk enam daerah terkait laporan APBD ke pemerintah pusat. Menurut Sri Mulyani, penundaan DAU bagi enam daerah tersebut bakal terkena sanksi.

“Enam daerah akan dikenakan sanksi penundaan DAU sebesar 35 persen, bukan 100 persen,” kata Sri Mulyani di Jakarta, kemarin (7/7/20).

Menurut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat terdapat enam daerah yang belum membuat laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mitigasi pandemi Covid-19.

Penyesuaian laporan APBD pemerintah daerah (pemda) kepada pemerintah pusat tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor KMK 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Selain itu juga merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia juga menyebutkan sejauh ini sebanyak 541 daerah yang telah melaporkan penyesuaian APBD. Dari jumlah ini telah memenuhi ketentuan Seleksi Ketentuan Bidang (SKB) Kementerian Dalam Negeri dan Kemenkeu.

“Dengan memperhatikan pemenuhan rasionalisasi belanja barang atau jasa dan belanja modal dengan relaksasi minimal 35 persen, maka penurunan pendapatan daerah, dan perkembangan pandemi Covid-19 di daerah tentunya perlu anggaran yang memadai,” terang Sri Mulyani.

Ia juga menyebutkan, bahwa pihaknya tengah melakukan kajian pencairan DAU tidak final (tidak tetap). Namun sebelum memutuskan ia akan meminta masukan dari Presiden Joko Widodo.

“Kamis akan saya sampaikan ke Presiden Jokowi apakah DAU final atau tidak final,” lanjut.

Diketahui sebelumnya pada Mei 2020, Kemenkeu menunda penyaluran DAU terhadap 353 daerah. Penundaan dikarenakan daerah tersebut belum menyampaikan laporan penyesuaian anggaran APBD terkait dengan refocusing dan realokasi untuk penanganan corona. (*/rls)