UU Cipta Kerja: Legalkan Monopoli Ekonomi, Kerdilkan Aliran Kepercayaan, dan Masyarakat Adat

 
UU Cipta Kerja: Legalkan Monopoli Ekonomi, Kerdilkan Aliran Kepercayaan, dan Masyarakat Adat

LADUNI.ID, Jakarta - Pengesahan UU Cipta Kerja pada Senin, 5 Oktober 2020 kemarin, menuai penolakan keras di beberapa golongan masyarakat dan para aktivis.

Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Agus Mulyono Herlambang mengatakan, dengan disahkannya UU Cipta Kerja, sama dengan memberikan jalan untuk para investor, melegalkan monopoli ekonomi oleh korporasi dan oligarki.

“Dengan adanya UU Cipta Kerja, DPR dan Pemerintah telah memfasilitasi kepentingan monopoli ekonomi korporasi dan oligarki yang dilegalkan dalam UU Cipta Kerja,” kata Agus dalam rilis yang diterima Laduni.id pada Selasa, 6 Oktober 2020.

Lebih lanjut, menurut Agus, dimasa pandemi seperti ini, seharusnya pemerintah agar lebih fokus dalam pemulihan perekonomian dulu. Bukan mensahkan UU Cipta Kerja yang hanya untuk kepentingan oligarki.

“Seharusnya pemerintah mendorong pemulihan ekonomi nasional di tengah Pandemi Covid-19,” ucapnya.

Selain melegalkan monopoli ekonomi, UU Cipta Kerja juga berpotensi mengkerdilkan aliran kepercayaan.

Koordinator Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Roy Murtadho mengatakan, ada satu poin dalam UU Cipta kerja Paragraf 16 tentang Pertahanan dan Keamanan Pasal 15 Ayat (1) huruf D. Beleid pasal itu memberi wewenang Polri mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

“Dalam poin tersebut, justru mengerdilkan dan mengawasi agama minoritas, aliran kepercayaan dan masyarakat adat. Sehingga dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa," kata Roy dalam diskusi daring yang disiarkan melalui kanal YouTube Fraksi Rakyat ID, Selasa 6 Oktober 2020.

Lebih lanjut, menurut Roy sapaan akrabnya, pasal itu kian mengancam keberadaan masyarakat adat dan aliran kepercayaan, sebab keberadaan kaum minoritas sangat rentan terhadap ancaman.

"Saya kira mengapa ini menjadi penting, ini karena dapat mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan terutama bagi masyarakat adat. Seringkali keberadaan masyarakat adat dianggap minoritas padahal mereka orang-orang yang ada di Indonesia sejak awal," ucapnya.

Selain itu, Roy juga mengaitkan pasal itu dengan aturan soal diskriminasi terhadap aliran kepercayaan atau kebatinan yang telah ditegaskan melanggar konstitusi melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016.