Menaker Ida Fauziyah Minta BPJS Kesehatan Percepat Integrasi Data JKP

 
Menaker Ida Fauziyah Minta BPJS Kesehatan Percepat Integrasi Data JKP
Sumber Gambar: Foto : Biro Humas Kemnaker

LADUNI.ID Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meminta BPJS Kesehatan mempercepat integrasi data kepesertaan untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sehingga nantinya program tersebut dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran. Permintaan itu disampaikan ketika menerimta Direksi Kesehatan masa jabatan 2021-2026 di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis, 15 April 2021.

"Dalam persiapan pelaksanaan progam JKP, dibutuhkan sinergi yang intens antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Salah satu yang menjadi fokus adalah integrasi data kepesertaan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian diintegrasikan dengan SISNAKER," kata Menaker Ida Fauziyah, seperti dilansir oleh Biro Humas Kemnaker, Kamis 15 April 2021.

Ia menjelaskan, perencaan integrasi data kepesertaan pekerja dalam program JKP antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan hanya diberi waktu enam bulan. Harapannya, melalui integrasi data tersebut, data yang telah dihimpun oleh Kemnaker melalui Sisnaker, dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dapat terpetakan lebih lanjut perkembangan program JKP.

“Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam persiapan  pelaksanaan JKP ini. Kita terus melakukan sinergi dengan BPJS Kesehatan karena penerima program JKP adalah mereka yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” sambung Ida.

Adapun manfaat penerima program JPK atau pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Ida melanjutkan, antara lain berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja serta pelatihan kerja.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti permintaan Menaker Ida untuk segera melakukan  sinkronisasi data kepesertaan sebagai tahap awal atau persiapan pelaksanaan program JKP. "Dengan senang hati nanti kita bentuk tim untuk lebih teknis, untuk bisa menyelesaikan beberapa hal, termasuk kepesertaan program JKP" kata Ali.

Ia mengakui bahwa selama ini program JKN-KIS (Kartu Indonesia Sehat) belum berjalan optimal. Sebabnya, kerap tingkat ketidakpatuhan dari badan usaha atau pemberi kerja dalam memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya. Ali mengatakan, ketidakapatuhan dari badan usaha antara lain dalam hal ketidakpatuhan pendaftaran dan ketidakpatuhan penerimaan piutang. Ketidakpatuhan itu berdampak pada produktivitas dan produksi badan usaha, dan akhirnya berdampak pada JKN-KIS. (Editor: Ali Ramadhan)