Ketua NU Jakpus: Pajak Pendidikan Bukti Pemerintah Boros Kebijakan

 
Ketua NU Jakpus: Pajak Pendidikan Bukti Pemerintah Boros Kebijakan
Sumber Gambar: Dok. Laduni.ID

Laduni.ID, Jakarta – Pendidikan adalah bekal utama untuk memajukan agama dan bangsa. Melalui Pendidikan, setiap orang akan mengerti sesuatu hal yang bermanfaat atau tidak. Namun, jika dunia pendidikan dikenakan pajak layaknya kendaraan ini sangat menciderai cita-cita anak bangsa dan juga bukti pemerintah boros kebijakan.

Hal ini disampaikan Ketua PCNU Jakarta Pusat Gus Syaifuddin dalam pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) GP Ansor Kecamatan Senen di Kantor Kecamatan Senen Jakarta Pusat, Sabtu (12/6).

“Seharusnya pendidikan di Indonesia dibuat secara gratis dalam biaya, seperti negara Swedia, Denmark, Finlandia dan negara lainnya,” kata Gus Syaifuddin.

Gus Syaifuddin menjelaskan pendidikan adalah kunci utama akan sejahtera atau tidaknya sebuah bangsa, dan jika dunia pendidikan dibebani pajak, beliau khawatir ada indikasi menuju ketidak sejahteraan.

“Bisa jadi, hanya orang yang punya uang saja yang dapat merasakan pendidikan berkualitas dan mewah. Lalu orang-orang yang tak mampu hanya mendapatkan sisanya,” tambah Gus Syaifuddin.

Kandidat Doktor Ilmu Manajemen Universitas Negeri Jakarta ini mengatakan, baik secara pribadi maupun sebagai Ketua PCNU Jakarta Pusat menolak jika disahkan pajak pendidikan ini.

“Rencana pajak pendidikan bukan solusi yang pas di saat pandemi seperti ini. Solusi dari saya adalah pemerintah harus bisa hemat dan menekankan pengeluaran anggaran, bukan membuka rencana atau kebijakan pajak pendidikan,” tutup Gus Syaifuddin.

 

Oleh: Farhan Maksudi