Covid Lagi Tinggi, MUI-BNPB Tidak Membolehkan Sholat Idul Adha Di Zona Merah

 
Covid Lagi Tinggi, MUI-BNPB Tidak Membolehkan Sholat Idul Adha Di Zona Merah
Sumber Gambar: Ilustrasi Sholat Idul Adha (Foto: Ist)

Laduni.ID, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak membolehkan pelaksanaan Sholat Idul Adha di kawasan zona merah. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda mengatakan pelaksanaan Sholat Idul Adha yang dilanjutkan dengan kegiatan penyembelihan hewan kurban sangat rawan menularkan virus Covid 19, terutama di zona merah. Menurutnya, sepanjang wabah Covid 19 ini belum surut, terkait pelaksanaan Sholat Idul Adha, MUI tetap menggunakan Fatwa No. 36 Tahun 2020 tentang Sholat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Qurban di saat Pandemi Covid-19.

“Kita ketahui bahwa sholat Idul Adha adalah sunnah muakkadah yang menjadi syiar keagamaan, sehingga umat Islam punya keinginan kuat melaksanakan. Kita ingin melaksanakan ini secara berjamaah, tetapi dalam keadaan seperti ini, jika suatu daerah zonanya merah, maka tidak diperkenankan melaksanakan di masjid atau tempat terbuka, ” ujarnya, Rabu, 23 Juni 2021 dalam konferensi pers Pelaksanaan Idul Adha 1442 H, Aman Covid-19 yang digelar BNPB, seperti dilansir media MUI.

Sebaliknya, untuk di zona hijau atau kuning, Sholat Idul Adha diperkenankan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Misalnya dengan memakai masker, diperiksa suhu sebelum masuk masjid, maupun mencuci tangan dengan air ataupun hand sanitizer serta menjaga jarak antar jamaah.

“Bila zona hijau, diperbolehkan sholat idul adha berjamaah tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, sebelum masuk lokasi dites suhu, ada tempat cuci tangan dan hand sanitizer dan protokol lainnya. “Terkait penyembelihannya, Komisi Fatwa MUI menghimbau melaksanakan penyembelihan qurban tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah dan meminimalisir potensi penularan. Di zona hijau, pihak yang terlibat penyembelihan harus menjaga jarak fisik. Kalau di zona merah, tetap tidak diperbolehkan, diarahkan ke rumah potong hewan,” sambungnya.

Dia menyampaikan, qurban memang tidak bisa diganti dengan uang atau barang yang senilai. Namun, skema membayar pihak lain agar dibelikan kambing dan hewan qurban itu diperbolehkan. Karena itu, mewakilkan qurban kepada pihak lain diperkenankan. Komisi Fatwa, ujar dia, menganjurkan umat memanfaatkan Hari Tasyriq yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah untuk berqurban. Sehingga qurban tidak dilaksanakan penuh dalam satu hari dan meminimalisir kerumunan. 

“Komisi Fatwa juga mengimbau agar pendistribusian hewan qurban diantarkan ke rumah masing-masing panitia,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi menambahkan beberapa hal yang perlu dicermati pada saat penyembelihan hewan qurban. Beberapa hal itu di antaranya adalah proses penyembelihan hewan qurban, penggunaan alat potong bersama, kontak fisik saat mendistribusikan hewan qurban, interaksi antar petugas di lapangan, penggunaan peralatan dan perlengkapan terkait. Selain itu, dia berpesan agar daging sembelihan sebisa mungkin terhindar dari kontaminasi virus. Masyarakat juga dihimbau tidak berkerumun menyaksikan pemotongan hewan.

“Kami mengapresiasi dukungan MUI di masa pandemi dan kita harus berhati-hati karena setiap kegiatan harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat. Terimakasih atas berbagai upaya dari MUI, fatwa yang dikeluarkan, dan dukungan sehingga fatwa bisa sampai kepada panitia qurban nanti, ” pungkas Sonny. (Editor: Ali Ramadhan)