Kiai Sepuh Jatim Minta Muktamar Digelar Secepatnya, Pakar Epidemiologi UI Beri Beberapa Pertimbangan

 
Kiai Sepuh Jatim Minta Muktamar Digelar Secepatnya, Pakar Epidemiologi UI Beri Beberapa Pertimbangan
Sumber Gambar: Sindonews

Laduni.ID, Jakarta – Kemarin (20/9/2021), Rais Aam PBNU, KH Miftachul Ahyar dan Katib Aam PBNU, KH Yahya Kolil Staquf (Gus Yahya) menghadiri undangan pertemuan sejumlah Kiai sepuh Jawa timur yang membahas terkait isu-isu seputar Muktamar NU.

Dilansir dari Surya.co.id, pertemuan yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo tersebut dihadiri oleh beberapa Kiai sepuh dan beberapa Gus. Diantaranya ialah KH Anwar Mansyur dan KH Kafabihi Mahrus (PP Lirboyo), KH Mutawakil Allallah (PP Genggong Probolinggo), KH Marzuqi Mustamar (Ketua PWNU Jawa Timur), KH Ubaidillah Faqih (PP Langitan), KH Safruddin Sarif (Probolinggo), Gus Kautsar (PP Ploso), Gus Fahrurrozi (Malang), Gus Fahim (Ploso), Gus Abdus Salam Shohib (Jombang), dan Gus Athoillah Anwar (Lirboyo).

Gus Ipul menyimpulkan beberapa hal terkait penyelenggaraan Muktamar NU ke-34, salah satunya para kiai sepuh menginginkan Muktamar digelar pada akhir 2021.

“Untuk itu PBNU diminta mempersiapkan sebaik-baiknya Muktamar tahun ini. Ini semacam perintah bagi PBNU,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul juga menjelaskan bahwa NU pernah menyelenggarakan Muktamar dalam berbagai kondisi, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menggelar Muktamar meskipun pada saat ini harus beradaptasi dengan pandemi covid-19 yang belum sepenuhnya membaik.

Berkaitan dengan hal tersebut, PBNU juga akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU, di Hotel Grand Sahid Jaya, pada 25-26 September 2021 nanti. Agenda utamanya ialah membahas dan menetapkan tanggal Muktamar NU di Lampung yang sempat tertunda sejak 2020 lalu akibat pandemi.

Dilansir dari NU Online (21/9/2021), Pakar Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Syahrizal Syarif mengatakan bahwa penurunan kasus covid-19 membuat PBNU sepakat untuk mengadakan Munas-Konbes NU pada 25-26 September 2021 secara luring dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Tentu saja panitia sudah menyiapkan semua persyaratan. Peserta harus sudah divaksin. Nanti juga akan ada tes antigen untuk memastikan peserta tidak sakit pada saat itu,” jelas Syahrizal.

Syahrizal yang juga menjabat sebagai Ketua PBNU Bidang Kesehatan memberikan beberapa pertimbangan terkait diselenggarakannya Muktamar NU, diantaranya ialah membaca situasi covid dunia yang baru saja mengalami penurunan gelombang kedua dan adanya varian virus baru bernama MU.

Pertimbangan selanjutnya adalah pola kurva kasus covid-19 di Indonesia, cenderung terjadi lonjakan kasus pada kisaran tiga hingga lima bulan sekali. Diketahui lonjakan tertinggi terjadi pada Desember 2020, April, dan Agustus 2021.

“Polanya itu biasanya tiga sampai lima bulan. Jadi kalau 6 September lalu merupakan puncak gelombang kedua (dan sekarang menurun) berarti (puncak gelombang ketiga) itu antara Desember-Januari. Saya hanya ingin peserta Munas-Konbes NU betul-betul mempertimbangkan kemungkinan adanya gelombang ketiga,” jelas Syahrizal.

Selanjutnya, Syahrizal menyebutkan tentang situasi vaksinasi Indonesia yang baru tercapai 21 persen pada suntikan dosis kedua.

Syahrizal menyarankan untuk menggelar Muktamar pada Maret 2022, karena dalam perhitungannya pada November hingga Desember ada kemungkinan terjadi gelombang ketiga kenaikan kasus covid-19, jika pun tak terjadi maka kegiatan Muktamar NU akan terselenggara dengan aman, walau harus beradaptasi dengan situasi baru.

“Kalaupun mungkin nanti ternyata betul muncul gelombang ketiga pada Desember maka dari Desember ke Maret itu ada fase tiga bulan. Kasus akan naik di Desember dan akan turun pada Maret. Artinya, kita luring, hybrid, atau daring tetap kita pertimbangkan coba di Maret. Saya pikir itu saja,” ujarnya.

Namun, ia mengembalikan semua keputusan pada hasil Munas-Konbes NU nanti, karena menurutnya itu semua adalah hasil kesepakatan bersama.

“Tapi saya menyerahkan kepada peserta Munas-Konbes NU. Intinya kalau peserta munas dan konbes memutuskan muktamar pada Desember, boleh-boleh saja lah, karena itu keputusan yang bisa disepakati. Tapi coba dipertimbangkan lagi,” pungkasnya.


Editor: Daniel Simatupang