Jokowi: Infrastruktur Dibutuhkan untuk Persatuan Indonesia 

 
Jokowi: Infrastruktur Dibutuhkan untuk Persatuan Indonesia 

LADUNI.ID,Yogyakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan meskipun baru saja ada penembakan dari  kelompok kriminal bersenjata di Nduga, hal itu tak menyurutkan langkah pemerintah untuk terus membangun infrastruktur di Papua. Pasalnya menurut Jokowi, Papua dan daerah tertinggal lainnya sangat membutuhkan infrastruktur. 

“Tidak menyurutkan kita untuk membangun Papua karena kita tahu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote semua memerlukan infrsatruktur dan harus kita bangun,” kata Presiden Jokowi dalam acara peringatan Milad Satu Abad Madrasah Mu’allimin-Mu’allimaat Muhammadiyah, di Yogyakarta, Kamis (6/12) pagi.

enurut Jokowi, ketiadaan infrastruktur jalan yang baik di Papua telah menyebabkan lamanya waktu tempuh. Bahkan tak jarang, lanjutnya perjalanan yang semestinya dapat ditempuh hanya dalam beberapa jam saja dapat memakan waktu hingga berhari-hari.

“Di Indonesia bagian timur, di Papua, jalan (rusak) seperti ini banyak sekali. Masak hanya 120 kilometer memakan waktu dua atau tiga hari baru sampai. Harus menginap, harus masak di jalan. Inilah pentingnya infrastruktur,” ujar Presiden Jokowi.

Selain itu kata Jokowi, pembangunan infrastruktur itu dilakukan secara merata di seluruh wilayah Nusantara dengan harapan agar keterhubungan antarwilayah menjadi lebih meningkat. Pasalnya dengan keterhubungan antarwilayah itu, pada gilirannya akan menyatukan seluruh daerah di Tanah Air sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan.

“Kenapa harus sambung menyambung? Supaya persatuan kita sebagai sebuah negara besar itu bisa disatukan. Jadi yang namanya membangun infrastruktur bukan hanya urusan ekonomi tetapi juga urusan persatuan bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa besar,” tegas Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno, Mendikbud Muhadjir Effendy, anggota Wantimpres Syafii Maarif, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir.