Ini Jalur Investor Industri Kendaraan Listrik di Indonesia

 
Ini Jalur Investor Industri Kendaraan Listrik di Indonesia

 

LADUNI.OD,EKONOMI - Kini pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokwi-JK sedang  gencar mengembangkan industri kendaraan listrik. Salah satunya tengah mengupayakan menarik investor untuk membuat produksi komponen dan produk di Indonesia

Pemerintah juga menargetkan 20 persen produksi kendaraan di 2025 adalah kendaraan listrik adalah tujuan yang ingin dicapai.

Salah satunya seperti  yang sudah dilakukan adalah pencanangan pabrik baterai di Morowali, Sulawesi Tengah.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Harjanto mengungkapkan, pemerintah saat ini berupaya menawarkan ke berbagai investor untuk ikut berinvestasi di kendaraan listrik di Indonesia. Selain China yang sudah masuk lebih dulu, negara lain juga tengah dijajaki pemerintah.

"Sebelumnya saya sudah sampaikan ke investor Korea Sselatan dan negara lain. Saat ini kami harap Jepang juga bisa masuk ke wilayah yang sedang kita butuhkan untuk pengembangan kendaraan listrik," ucap Harjanto saat ditemui di acara Seminar Indonesia - Japan Automotif yang bertema Electrified Vehicle Concept of xEV and Well to Wheel di Kementerian Perindustrian, Selasa (29/1/2019).

Selanjutnya ia menambahkan bahwa negara Jepang menjadi tempat sangat  potensial karena teknologi yang dimilikinya di industri kendaraan listrik. Ia menilai kehadiran investor ini dapat mendukung investasi bahan baku baterai yang sudah ada di Indonesia.

"Di Morowali sudah ada investor materialnya, dalam 16 bulan ke depan mereka sudah siap beroperasi. Maka itu berikutnya kami terus dorong untuk pembangunan pabrik," lanjutnya 

Bukan hanya itu, pemerintah juga juga usulkan ada pengurangan pajak sampai dengan 300 persen untuk industri yang melakukan aktivitas R&D&D (research, development, design).

Terakhir  saat disinggung mengenai sampai mana pembahasan peraturan kendaraan listrik, Harjanto mengungkapkan pembahasan tersebut sudah berada di Kemenko Maritim. Pihak Kemenperin saat ini sudah selesai dalam pembahasan tersebut.