LADUNI.ID - Setelah mampu menggairahkan diskusi warung kopi, wacana ibu kota baru kembali dilempar ke publik oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, pada 26/08/2019. Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, menurut kajian negara dianggap mampu merepresentasikan gaung tujuan nasional. Tentu saja membahas persoalan di dalamnya tidak akan semudah membalik telapak tangan. Dapat dibayangkan, kerumitan menghijrahkan figur kota yang telah mapan sebagai inti, sebagaimana Jakarta, kepada daerah yang mungkin bagi sebagian warga negara dianggap periferal, atau bahkan beberapa diantaranya belum pernah mendengar. 

Dalam pidatonya, Presiden mengungkapkan bahwa dana sekitar 466 Triliun Rupiah akan digelontorkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ibu kota baru. Bersamaan dengan pernyataan tersebut, tumbuh harapan baru di tengah-tengah eksploitasi sumber daya alam Kalimantan Timur. "Sexy Killers" garapan Watcdoc Image yang telah dilempar pra-pemilu 2019 lalu, telah mampu mengusik cara pandang sebagian warga negara tentang kekuasaan. Menariknya, kini ia kembali menantang negara untuk mampu mengambil alih andil perdamaian atas ketidakadilan di belantara tropis tersebut.

Terlepas dari polemik dari kekuasaan dan eksploitasi, sesungguhnya ada hal yang lebih penting untuk diretas. Nalar atas harapan itulah yang harus direkonstruksi kembali untuk menghadirkan optimisme. 

Dapat dibayangkan bagaimana dana 466 Triliun Rupiah akan digelontorkan di daerah yang selama ini lekat dengan stigma periferal. Industrialisasi Kalimantan Timur khususnya, dan keseluruhan Kalimantan pada umumnya, hanya terbatas pada pertambangan mineral dan perkebunan sawit. Lepas dari kedua definisi industri tersebut, masih banyak daerah di pedalaman yang masih terinfeksi kategori 3T. Tentu saja dana pembangunan yang sedemikian besar akan menciptakan harapan untuk menjembatani daerah terisolasi kepada investasi kompeherensif, termasuk di dalamnya potensi sumber daya manusia berbasis lokal.

Terlalu naif jika pembangunan hanya sekedar dimaknai sebagai kesiapan infrastruktur, karena dalam aspek ketahanan nasional melingkupi astagatra. Motor penggerak delapan pilar ketahanan nasional harus diperhatikan secara detil, termasuk didalamnya menguak peran lokalisme terhadap sumbangsih pembangunan nasional itu sendiri.

Artinya, investasi pengembangan manusia harus dimulai dari eksplorasi intelektual masyarakat lokal. Sudah menjadi rahasia umum, prasangka etnik selalu menjadi isu sentral mewarnai pembangunan nasional. Negara juga harus mampu menjawab nota keberatan tersebut. Jika keadilan harus dimulai dari pikiran, maka tanggung jawab atas kecerdasan bangsa tidak dapat ditunda lagi. Jarak yang diciptakan oleh prasangka harus diputus, dan langkah nyata terhadapnya harus terukur, termasuk didalamnya produk dihasilkan harus dapat dirasa. 

Ibu kota merupakan penanda dari "center of attention", sehingga secara alamiah akan banyak pihak lebih ketat mengaudit pembangunan dan pengembangan daerah tersebut. Secara etis juga akan berdampak pada terurainya elitisme industri dan penguasaan elit lokal, kepada perspektif pembangunan yang lebih merata. Meminjam istilah fisika, akan terkepak secara positif "butterfly effect" di segala bidang. Bahkan lebih spesifik, dengan adanya penanda tersebut orang akan menjadi sadar, harus diapakan lubang bekas galian tambang batubara nantinya.

Meski demikian, optimisme harus tetap diletakkan secara adil. Pulau Kalimantan tetap lah gambaran nafas dunia. Hutan tropis tidak akan dapat diciptakan di Antartika. Euforia modernisasi tidak akan dapat dimaknai dengan alinasi terhadap kearifan nilai budaya lokal. Garansi sinergitas antara pembangunan dengan khazanah lokalisme harus lah diratifikasi dalam cetak biru pembangunan ibu kota baru.

Kini, boleh lah rakyat Indonesia berimajinasi tentang negeri dongeng, segala keindahan akan beriringan dengan kemajuan. Selamat datang kembali, wahai "Atlantis yang hilang". Wallahualam Bishawab.

Oleh: Arief Adi Purwoko

Akademisi IAIN Pontianak