Aturan IMEI Diberlakukan Demi Cegah Peredaran Ponsel Pasar Gelap

by Busri
906 Views
Senin, 1 Juli 2019

LADUNI.id, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan segera menerapkan aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI).

Pemberlakuan aturan tersebut dianggap sangat penting. Sebab, aturan itu bertujuan mencegah peredaran ponsel pasar gelap atau black market yang tentu "membahayakan".

Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemkominfo, Ismail usai membuka Pertemuan Ke-25 Asia Pacific Telecomunity (APT) Wireless Group di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), ketika di Tangerang, Banten, mengatakan bahwa Pemberlakukan aturan ini sangat penting. "kami targetkan dapat dilakukan mulai Agustus 2019," katanya.

Dijelaskan, ketika waktu yang ditargetkan itu, lanjut dia, Kemenkominfo bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian akan melakukan penandatangan bersama aturan yang akan diberlakukan.

"Pemberlakukan aturan terkait IMEI ini merupakan upaya pemerintah dalam mencegah peredaran dan perdagangan ponsel curian dan ilegal," kata Ismail.
Sebelumnya, Kemkominfo sempat menjanjikan bahwa aturan ini akan diberlakukan pada akhir 2018.

"Implementasi IMEI masih jauh di depan mata meskipun aturan telah diberlakukan. Masih ada tahap uji coba agar IMEI bisa diberlakukan secara efektif," kata Ismail.

Selain itu, dia mengatakan, aturan tersebut tidak akan mengganggu masyarakat yang sudah memanfaatkan telepon genggam mereka sebelum aturan tersebut diberlakukan.

IMEI sendiri adalah nomor identitas khusus dari asosiasi GSM (GSMA) untuk tiap slot kartu GSM yang dikeluarkan oleh produsen ponsel. Nomor tersebut dikeluarkan untuk tiap slot subscriber identity module (SIM), sementara untuk perangkat dengan slot kartu SIM ganda, maka akan memiliki dua nomor IMEI.

Bila dikeluarkan secara legal, satu nomor seri akan berbeda dengan yang lain.

Untuk melakukan pencegahan terhadap beredarnya perangkat telepon genggam ilegal di Indonesia, saat ini Kemkominfo menyiapkan rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) tentang Sistem Registrasi Identifikasi dan Pemblokiran Perangkat Bergerak.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian menyiapkan rancangan Permen Perin tentang Basis Data IMEI Perangkat Telekomunikasi Bergerak.

Sumber : Antara dan Suara.com