Pesantren Raudlatul Muta’allimin Lamongan

by CoAdmin11-Budi
10.779 Views
Selasa, 19 Oktober 2021

Fasilitas di Lembaga ini :

Nama Fasilitas	Jumlah	Nama Fasilitas	Jumlah
MI/SD	2	MTS/SMP	1
MA/SMA	2	Maly/Univ.	0
Tahfidz	0	Laboratorium	3
Poli Kesehatan	1	Koperasi	0

Pesantren Raudlatul Muta’allimin Lamongan

PROFIL

Pondok Pesantren Raudlatul Muta’allimin pada awal berdirinya pada tahun 1954 didirikan oleh Almarhum KHOMSUN (H. Sholeh Al-Ayyubi) di atas tanah beliau sendiri, dan pada saat itu masih dengan bangunan yang sederhana berupa musholla. Kemudian diberi nama oleh Almarhum K. Sofyan (Anak Pertama H. Sholeh Al-Ayyubi) dengan nama Pondok Pesantren MUCHYIDDIN. Atas saran Almarhum KH. Usman Surabaya pada tahun 1969 Nama Muchyiddin di ganti dengan Raudlatul Muta’allimin.

Pada tahun 1972 mulailah dirintis bentuk sekolah, dalam hal ini sekolah formal yang sesungguhnya. Dimana Kepala Madrasah Ibtidaiyah adalah K. Sufyan dan di dampinngi Moh. Sa’dullah BY. Namun pada tahun pada tahun 1981 kepemimpinan pondok pesantren dipegang oleh Moh. Farhan SAA karena K. Sufyan hijrah ke Desa Moropelang dengan mendirikan pondok pesantren baru. Karena Moh. Farhan SAA selain ketua pondok pesantren, beliau juga seorang tokoh politik dan tokoh pemoda GP. Anshor, sehingga pondok pesantren dikendalikan oleh Moh. Sa’dullah dibantu K. Mas’ud Lathif dan K. Maghfur Bisyri.

Setelah meninggalnya K. Sufyan, H. Sholeh menginginkan sekali agar pondok pesantren Raudlatul Muta’allimin bisa lestari dan tidak dapat diwaris oleh
siapapun, maka dikumpulkanlah semua putranya lalu disampaikan keinginan beliau kepada putra-putranya. Lalu dibuatlah Surat Pernyataan oleh KH. Moh. Farhan SAA yang menyatakan bahwa Pihak I H. Sholeh menghibahkan sebidang tanahnya yang sudah berdiri diatasnya, bangunan-bangunan pondok, musholla putra dan putri, gedung-gedung sekolah kepada Pihak II Moh. Farhan SAA Jabatan Ketua Pengurus Taman Pendidikan Agama Islam Raudlatul Muta’allimin dengan ketentuan hanya diperkenankan untuk ditempati atau digunakan untuk tempat pendidikan sosial, Pihak II tidak dibenarkan menjual dan mengalihkan kekuasaan kepada orang lain untuk kepentingan lain.