LADUNI. ID, EDUKASI-Mungkin bagi sebagian orang dinon­aktif­kannya media sosial oleh pemerintah tidak menjadi masalah karena bisa saja mereka memang terma­suk orang yang ja­rang meng­gunakan media sosial  dan tidak terla­lu bergantung pada media so­sial.

Akan tetapi bagaimana nasib seba­gian orang lagi yang memang menjadikan media sosial itu bagian penting dalam hidup­nya baik dalam sisi informasi atau­pun komunikasi. Misalnya pada mereka yang melaku­kan aktivitas bisnis menggu­na­kan media sosial.

Contohnya saja seorang yang bekerja se­bagai desainer pamphlet. Ada sese­orang yang memesan untuk dibuatkan sebuah desain pamphlet dan hasil desainnya nanti dikirim melalui What­shapp agar langsung dicetak.

Nah setelah sang desainer siap mendesain dan ketika ingin mengirim hasilnya me­lalui What­shapp tiba-tiba tidak bisa di­kirim karena Whatshapp dalam hal gam­bar dan video sedang dibatasi atau dinon­aktifkan oleh pemerintah. Lalu bagai­mana dengan sang desainer?

Dia sudah ca­pek-capek mendesain akan tetapi se­muanya tidak seperti yang diharapkan. Ya, akhirnya ia mengalami kerugian. Be­gitulah sedikit contohnya.

Sebagai bahan pertimbangan untuk me­mutuskan suatu hal kedepannya, li­hat­lah du­lu sekeliling kita. Apakah ke­pu­tusan kita ini adil untuk semua orang atau tidak. Me­nurut saya sebagai seorang penulis, ke­pu­tusan untuk menonaktifkan me­dia sosial ini adalah kurang tepat dan kurang bijak.

Jangan hanya karena politik dan mengatasnamakan keamanan negara, teknologi dengan mudah yang dikorban­kan. Apalagi sampai berha­ri-hari media sosial dinonaktifkan. Sungguh sangat disayangkan.

Seharusnya mental pembaca ataupun pengguna media sosial yang diedukasi, diberi pendidikan untuk dapat memahami mana berita bohong dan mana berita yang benar.

Jika seperti ini akses media sosial dinonaktifkan maka berapa banyak bis­nis dan kepentingan lain yang ter­hambat. Padahal perlu diingat dan di­pa­hami serta diindahkan bahwa tidak semua orang ikutan soal politik ini. Jangan hanya karena beberapa pihak semua orang kena imbasnya. Kasihan mereka yang sebagian aktivitas sehari-harinya bergantung pada media sosial.

Belum Mampu Membedakan

Jika memang benar-benar peme­rin­tah takut akan viralnya hoaks di media so­sial, berarti secara tidak langsung pe­merintah menilai sejauh ini bahwa ma­syarakat Indonesia belum mampu mem­bedakan mana berita bohong atau tidak.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cerdas. Mereka mampu membeda­kan mana berita yang palsu dan mana be­rita yang benar. Dengan dinonak­tif­kannya media sosial begini, pasti banyak orang yang kecewa dan kesal.

Wahai pemerintah, terima kasih telah berusaha menjaga keamanan dan kedau­latan negeri ini. Akan tetapi, bijaklah da­lam bertindak untuk kedepannya.

Bu­kan niat mengajari, marilah sama sama kita berfikir matang-matang terlebih da­hulu apa dampak yang akan terjadi bila kita membuat suatu keputusan. Rakyat In­donesia ini adalah rakyat yang pintar, bisa membedakan mana berita palsu dan berita benar.

Menonaktifkan media sosial bukanlah langkah yang tepat untuk mencegah viralnya hoaks dan timbulnya kericuhan. Me­nonaktifkan media sosial bukan cara untuk menjaga keamanan kedaulatan Ne­gara.

Menonaktifkan media sosial bukan trik yang tepat untuk menda­mai­kan hati rakyat Indonesia yang sedang tidak stabil. Me­nonaktifkan media sosial tidak semata-mata menjadi strategi yang tepat untuk me­nyatukan seluruh rakyat Indonesia.

Karena hidup ini bukan hanya soal politik saja, banyak yang mesti dijalanin dan bisa saja sebagian dari mereka menjalani­nya dengan menggunakan media sosial.

Sekali lagi, terima kasih kepada peme­rintah yang telah berupaya menenang­kan In­donesia dari ketidak satu pilihan, tidak satu pemikiran, dan tidak satu pemahaman rak­yat-rakyatnya. Akan tetapi, menonak­tif­kan media sosial bukan salah satunya untuk jalan keluar.

***Lailan A. Pulungan