Perkuat Produk Tembakau Alternatif, Lakpesdam PBNU: Pemerintah Harus Buat Kebijakan

 
Perkuat Produk Tembakau Alternatif, Lakpesdam PBNU: Pemerintah Harus Buat Kebijakan

LADUNI.ID, Jakarta - Menurut penilaian Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU, sejauh ini pemerintah belum memberikan perhatian terhadap produk tembakau alternatif. Karenanya Lakpesdam merekomendasikan agar pemerintah mendukung hal tersebut dengan kebijakan.

"Produk tembakau alternatif harus diperkuat dengan dukungan kebijakan yang memadai," kata Ketua Lakpesdam Rumadi Ahmad dalam peluncuran buku Fikih Tembakau di aula lantai 8 Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Kamis (27/9) kemarin.

Dalam peluncuran buku tersebut, Rumadi mengatakan bahwa seharusnya produk alternatif itu mendapat iklim lebih baik. Bukan sekadar cukai, tapi pemerintah juga perlu menciptakan iklim usaha yang baik.

"Bukan semata untuk industri besar, tapi UMKM perlu mendapat perhatian," tutur dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Rumadi Ahmad juga mengungkapkan bahwa pemerintah perlu mengembangkan pusat riset khusus terkait produk tembakau alternatif dengan risiko rendah.

Bukan hanya itu, mantan Komisioner Kmisi Informasi itu juga meminta agar pemerintah tetap berpihak pada petani lokal. "Memberikan pemihakan petani lokal dengan menggunakan bahan baku lokal," pintanya.

Bahkan, Lakpesdam menemukan bahwa produk tembakau alternatif dapat mengurangi rokok di satu sisi dan tidak mengurangi produksi petani di sisi lainnya.

Saat ini, produk tembakau alternatif masuk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) dengan cukainya setinggi 57 persen.

Sejauh ini, Lakpesdam telah melakukan studi kepustakaan dan diskusi dengan lintas kementerian dan para pelaku alternatif. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj turut hadir pada peluncuran buku tersebut. Ia didapuk sebagai pembicara kunci.