Oleh MORA SIFUDAN

LADUNI.ID, Jakarta - Selama ini tak ada pengamat yang mampu menjelaskan fenomena politik pasca Pilpres. Pun tak ada prediksi arah politik yang jelas. Semua memudar seiring munculnya isu krusial, berbahaya, dan mengkhawatirkan. Entah kenapa, tak ada yang mampu mengurainya.

Secara kasat mata, tidak ada hubungan antara kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya sampai menimbulkan kekacauan dengan isu revisi UU KPK yang juga menimbulkan kegaduhan serta dengan maraknya pembakaran hutan di beberapa daerah. Peristiwa itu beruntun bertalu-talu dengan daya gebuk yang luar biasa.

Kasus Papua hampir saja mengakibatkan perang saudara. Apabila tidak ditangani dengan profesional, bukan tidak mungkin akan berujung lepasnya Papua dari Indonesia. Atau setidaknya menumpahkan darah sesama anak bangsa.

Menariknya, walau penyelesaian di Papua berakhir dengan cepat, tidak menimbulkan korban lebih banyak, serta tidak sampai menimbulkan diintegrasi bangsa, kesalahan tetap ditimpakan kepada Jokowi.

Isu revisi UU KPK pun sejatinya bukan kalah gaduhnya. Yang paling keras berontak adalah pegawai KPK. Ada juga reaksi dari para aktivis – yang entah dengan kemurnian dukungannya terhadap pemberantasan korupsi entah karena agenda tersendiri – tetapi tidak sekuat reaksi dari internal KPK.

Menariknya, bukan DPR – yang berinisiatif merevisi UU KPK – yang jadi sasaran tembak paling keras, melainkan Jokowi. Pada saat yang sama, serangan terhadap legislator menghilang dengan sendirinya seperti kentut ditelan bumi, tak terdengar tetap baunya tetap menyengat.

Bersamaan dengan kedua kasus dan isu di atas, bencana kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan sudah menghadang di hadapan mata. Pemerintah daerah tidak mampu – atau memang tidak mau - menangani Karhutla. Ke mana gubernunya, kita tidak tahu.

Pada akhirnya, Jokowi harus tetap menjadi sasaran tembak. Seolah, pemerintah pusatlah yang paling bertanggung jawab atas karhutla sementara pemdanya lepas begitu saja. Mereka teriak Jokowi di mana, mereka memaki Jokowi. Tetapi pada saat yang sama mereka tidak teriak kepada pemdanya, tidak memaki gubernurnya. Pokoknya, semua salah Jokowi, habis perkara.

Memang seluruh pemerintahan adalah tanggung jawab presiden. Tetapi bukan berarti semua harus ditangani oleh presiden. Lah kalau semua harus ditangani presiden, untuk apa ada gubernur, untuk apa ada otonomi daerah, untuk apa pemda digaji rakyat? Mengenai ini proporsionallah mengkritik.

Kasus Papua sudah ditangani meskipun masih menyisakan tugas yang tidak ringan kepada Polri dan TNI. Isu revisi UU KPK sudah dalam pembahasan. Bencana karhutla pun sudah langsung ditangani presiden. Intinya semua diselesaikan secara proporsional dan profesional.

Lalu tiba-tiba duar……. Ada rencana aksi unjuk rasa dengan judul besar; Gerakan Rakyat Menolak…!! Jika dilihat alasan aksi unjuk rasa yang tertera di undangan, tidak tampak penolakan terhadap siapa dan apa.

Tetapi dari narasi yang beredar di jejaring sosial, gerakan ini adalah gerakan menolak Jokowi yang dianggap gagal menyejahterakan rakyat dan mengabaikan kepentingan bangsa sebagaimana narasi dalam gambar di bawah ini:

Perlu diketahui juga bahwa jauh hari sebelum undangan unjuk rasa ini beredar, beredar video rencana menggagalkan Jokowi dilantik jadi presiden yang diprovokatori Sri Bintang. Katanya jangan sampai Jokowi dilantik jadi presiden. Video lainnya adalah video orasi salah satu kader Gerindra dalam suatu aksi dengan seruan yang sama mau menggagalkan pelantikan Jokowi pada Oktober nanti.

Alasannya apa? Persis seperti yang ada dalam ajakan unjuk rasa di atas dan tiga isu yang saya bahas. Hanya saja ada penambahan tentang residu pemilu, BPJS, dan revisi UU ketenagakerjaan, serta RUU apa tidak jelas.

Nah kalau nanti mereka demo, lalu rusuh, langsung tangkap saja. Tidak ada ceritanya rakyat menolak presiden terpilih dilantik hanya karena subjektivitas dan kebencian semata!

Terlalu naif kalau kita mengabaikan keterkaitan semua isu sebelum, sedang dan yang akan terjadi pada Jumat nanti yang bertujuan untuk menggagalkan Jokowi jadi presiden. Tapi terlalu naif juga kalau kita merasa panik atas gerakan sambal yang mereka gulirkan. Seolah-olah segelintir orang dan seabrek isu panas akan cukup menggagalkan presiden terpilih dilantik.

Kalau bukan untuk menggagalkan Jokowi dilantik – karena sepertinya terlalu muluk agenda mereka – untuk apa semua keributan ini?

Kasus Papua mengancam disintegrasi bangsa. Tercium agenda kaum radikalis sebagai pemicu keributan serta terlibatnya kader Gerindra.

Isu KPK diwarnai dengan munculnya istilah ‘polisi Taliban’. Dikompori oleh Novel Baswedan-Bambang Widjayanto. Keduanya selalu menyerang Jokowi dalam setiap kesempatan.

Karhutla terparah di Riau – daerah di mana Jokowi ditundukkan lawannya pada Pilpres. Terciduk oknum-oknum pembakar hutan. Perusahaan juga terlibat dalam pembakaran hutan. Kejanggalan-kejanggalan ditemukan.

Dari pembahasan di atas, ada dua kemungkinan agendanya yaitu menggagalkan Jokowi dilantik atau menimbulkan kekacauan. Keduanya memiliki kepentingan dan agenda yang sama yaitu ingin berkuasa tetapi dengan tujuan yang berbeda.

Tetapi saya yakin, meskipun tetap harus waspada, Jokowi dan jajarannya sudah mencium agenda pihak-pihak tersebut. Keyakinan itu muncul ketika Jokowi mampu mengambil langkah yang tidak gegabah dan juga tidak mudah terbaca tetapi tetap dalam jalur yang aman.

Jokowi diserang melalui kasus Papua, provokatornya terhempas sedemikian menyedihkannya. Jokowi diserang melalui KPK, malah kebusukan KPK malah muncul ke permukaan. Jokowi diserang melalui karhutla, justru terbongkar gubernur dan jajarannya tidak becus menangani karhutla. Jadi masih dalam jalur aman yang wajar.

Jangan macam-macam, rating Tempo di PlayStore sudah mencapai 1.1 dari sebelumnya 4.1 dengan jumlah pemberi rating 11 ribuan lebih. Itu tidak sekedar rating menurun, melainkan tanda bahwa masih banyak orang yang mencintai Jokowi karena dia melihat langkah Jokowi masih pada jalur aman yang wajar. Salam dari rakyat jelata.