Gus Yahya: Pemerintah Indonesia Harus Tegas terhadap China

by Mihrob
1.943 Views
Senin, 6 Januari 2020

LADUNI.ID, Jakarta - Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bila Indonesia diam saja, maka akan berbahaya bagi keseluruhan tata dunia. Pernyataan tersebut diungkapkan Kiai Yahya merespons sikap pemerintah Indonesia atas China.

Lebih dari itu, menurut Kiai Yahya, pemerintah Indonesia seharusnya lebih bisa bersikap tegas terhadap China, dan melaporkan China di forum PBB. Indonesia diminta untuk tidak menyarah atas apa yang sekarang terjadi.

"Karena ini merusak prinsip penghormatan kedaulatan teritorial dari negara yang berdaulat. Kalau tidak melakukan protes apapun, sama saja menyerah. Harus protes misalnya ke forum PBB," terang KH Yahya Cholil Staquf, seperti dikutip Laduni.id dari laman Republika.co.id, Ahad (5/1) kemarin.

Kiai Yahya juga mengatakan bahwa, sikap Indonesia terhadap China soal Natuna hanya tegas dari sisi pernyataan. Upaya diplomatic harus ditingkatkan ke ranah internasional, dalam hal ini PBB.

"Ini perlu ditingkatkan menjadi upaya diplomatik yang lebih luas dengan membawa masalah ini ke PBB, di PBB juga ada forum untuk persoalan seperti ini," tambahnya.

Apa yang dimaksud dengan iplomasi agresif adalah dengan menyerukan dunia internasional untuk melihat masalah ini sebagai ancaman terhadap tata dunia seluruhnya. Jika kedaulatan Indonesia tidak dihormati, maka tidak ada negara manapun yang akan dihormati kedaulatannya.

"Jadi Indonesia pada satu titik perlu membawa ini sebagai isu internasional, bukan hanya isu bilateral, terkait dengan stabilitas internasional secara keseluruhan," tegas KH Yahya.

Kiai Yahya juga menegaskan, pemerintah RI harus bersiap secara pertahanan. Persiapan ini bukan bermaksud untuk menginginkan terjadi konflik militer. "Tapi kita harus bersiap karena ada potensi agresi terhadap wilayah kita," jelasnya.

Kiai Yahya mengatakan bahwa sengketa batas wilayah di Natuna antara Indonesia dan China jangan hanya menjadi isu bilateral tapi juga harus menjadi isu internasional. Pemerintah RI harus melakukan diplomasi secara lebih agresif.