Menlu RI, Minta PBB Lakukan Tiga Langkah Hentikan Kekerasan di Palestina

 
Menlu RI, Minta PBB Lakukan Tiga Langkah Hentikan Kekerasan di Palestina
Sumber Gambar: Foto : (dok Kemenlu RI)

Laduni.ID, Jakarta - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi meminta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera bertindak menghentikan agresi Israel terhadap Palestina. 

Permintaan itu disampaikan Menlu Retno dalam Debat Umum Sidang Pleno ke-67, Sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung di Markas PBB, New York, AS. Mengawali pidato pembukaannya, Menlu Retno menegaskan bahwa kehadiran Indonesia, ke Markas PBB (UN), adalah untuk kemanusiaan, dan demi keadilan Palestina, sekaligus menyerukan penghentian kekerasan dan gencatan senjata, demi menyelamatkan nyawa mereka yang tidak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak. 

“Pendudukan dan agresi terus-menerus yang dilakukan Israel tidak hanya harus dikecam, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. PBB harus segera mengambil tindakan nyata," tegas Menlu Retno dalam pernyataannya di hadapan negara anggota PBB yang hadir dalam sidang yang diselenggarakan secara fisik pertama yang dihadiri sejumlah Menteri Luar Negeri sejumlah negara, Kamis, 20 Mei 2021, malam waktu Jakarta, sebagaimana dilansir Kementerian Luar Negeri RI. 

Pada kesempatan itu, Indonesia, meminta kepada PBB untuk segera melakukan tiga langkah. Pertama, penghentian kekerasan dan aksi militer guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban. “Sidang Majelis Umum PBB perlu mendesak segera dilakukannya gencatan senjata yang berkelanjutan dan sepenuhnya dihormati. Segala cara harus ditempuh untuk meredakan situasi secepatnya, dan kami mendukung upaya Sekjen PBB terkait hal tersebut," pinta Retno.

Ia melanjutkan, untuk mencegah terulangnya kembali aksi kekerasan yang dilakukan oleh otoritas militer maupun polisi Israel terhadap warga Palestina, diperlukan kehadiran internasional (international presence) di Al-Quds guna memantau dan memastikan keselamatan rakyat Palestina di wilayah pendudukan.  Kehadiran otoritas internasional tersebut juga bertujuan untuk melindungi status Al-Haram Al-Sharif sebagai tempat suci tiga agama. 

Langkah kedua, Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil. SMU (Sidang Majelis Umum) PBB bersama dengan badan-badan PBB lainnya perlu meningkatkan upaya untuk menyediakan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang terdampak. “SMU PBB harus mendesak Israel membuka dan membolehkan akses pengiriman bantuan kemanusiaan, termasuk di Gaza yang telah dikepung selama lebih dari 13 tahun," kata Menlu RI. 

Langkah ketiga adalah mendorong dilangsungkannya negosiasi multilateral yang kredibel berdasarkan parameter-parameter yang disepakati secara internasional untuk mencapai “solusi dua-negara". SMU PBB memiliki kewajiban moral dan politis untuk memastikan terjadinya negosiasi perdamaian tersebut. “Kita harus menghentikan upaya sistemik kekuatan penjajah (Israel) yang bisa jadi tidak akan menyisakan apapun untuk dinegosiasikan. Jangan sampai rakyat Palestina tidak lagi punya pilihan selain menerima ketidakadilan sepanjang hidup mereka, " tegas Menlu.

Menlu RI juga mengatakan bahwa segala bentuk ketidakadilan harus segera diakhiri. Di kesempatan itu juga, Menlu Retno mengingatkan kepada seluruh negara, bahwa dunia berhutang kepada kedaulatan dan kemerdekaan Palestina. Itu sebabnya, dukungan bagi kemerdekaan untuk Palestina dan melawan ketidakadilan pihak Israel. "Komunitas Internasional berhutang kepada rakyat Palestina. Negara Palestina yang telah lama tertunda, hidup berdampingan dan sejajar dengan kita semua," tegas Menlu Retno. 

Sebagai penutup, Menlu RI menyerukan agar seluruh dunia bersatu memperjuangkan keadilan bagi Palestina dan diakhirinya pendudukan ilegal oleh Israel. “Hari ini kita menyelenggarakan pertemuan ini untuk satu tujuan, yaitu memastikan keadilan bagi rakyat Palestina. Pertemuan ini akan dilihat sebagai ujian bagi multilateralisme. Kita harus tetap berkomitmen dan bersatu dalam upaya melawan aksi ilegal Israel demi mengakhiri pendudukan di Palestina," kata Menlu RI. 

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen PBB juga menyerukan segara dilakukan gencatan senjata khususnya di jalur Gaza. Sekjen sampaikan kesedihan yang mendalam terhadap rusaknya infrastruktur dasar di Gaza dan kepedihan yang dihadapi anak-anak. Saat ini, Sekjen PBB juga menekankan pentingnya terus mempertahankan status quo Yerussalem. Pembangunan pemukiman illegal, pengusiran dan perobohan rumah bertentangan dengan international humanitarian law dan HAM.

Selain Sekjen PBB, dari data daftar pembicara setidaknya terdapat 103 negara dan organisasi internasional yang menyampaikan pernyataan nasionalnya dalam Debat Umum Sidang Pleno, Majelis Umum PBB. Pertemuan itu dihadiri 11 pejabat tingkat Menteri (Palestina, Indonesia, Turki, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Kuwait, Maldives, Aljeria, Tunisia). Dalam beberapa hari ke depan, Menlu Retno juga akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral untuk menggalang dukungan internasional bagi Palesti​​na. (Editor: Ali Ramadhan)