Selama 4 Tahun Pemerintah Telah Salurkan Rp35,7 Triliun Untuk 27,9 Juta Penerima KIP

by Khusair
756 Views
Rabu, 24 Oktober 2018

LADUNI.ID,JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memberikan paparan pada konperensi pers 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, di Aula Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Selasa (23/10) sore. Menurut Muhadjir sejak tahun 2015 hingga Agustus 2018, pemerintah telah membagikan dana sebesar Rp35,7 triliun untuk 27,9 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di seluruh tanah air.

“Ini salah satu program unggulan dari kabinet kerja yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo adalam rangka untuk memperluas akses peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang baik, baik melalui jalur formal maupun non formal,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pada konperensi pers 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, di Aula Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Selasa (23/10) sore sebagaimana dilansir laman Seskab.go.id

Muhadjir menjelaskan Pemerintah pada tahun 2015 memberikan 10 juta kartu Indonesia pintar. Jumlah tersebut kemudian meningkat setahun kemudian menjadi 10,9 penerima. Jumlah tersebut terus meningkat dan tahun terakhir 2018 sekarang 7 juta, karena nanti pada bulan November itu akan ada pembagian kembali untuk tahap ketiga KIP.

“Sehingga total program Indonesia Pintar tahun 2015 sampai bulan Agustus 2018 itu telah disalurkan dana seluruhnya sejumlah Rp 35.740.676.660,00,” ungkapnya

Fokus pemerintah menurut Muhadjir dalam KIP ini adalah mekanisme penyaluran yang semula pada awalnya itu berupa kartu biasa. Namun mulai sekarang ini sudah 70 persen menggunakan cashless, sehingga bisa digunakan sekaligus untuk ATM sehingga peserta didik bisa mengambil setiap saat, dan bisa mengambil sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak harus sekaligus mengambil.

Lebih lanjut Mendikbud Muhadjir Effendy juga menyampaikan, pihaknya bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian dalam melakukan perubahan strategi pembenahan revitalisasi SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). dari semula itu adalah dari supply side kemudian kita uubah menjadi demand side.

“Jadi kita bertitik tolak dari kebutuhan baru kemudian kita susun kurikulum, kita siapkan tenaganya, bukan seperti sebelumnya khanya memperhatikan kira-kira apa yang dibutuhkan dan kita menyiapkan sendiri,” ungkapnya

Sehingga sekarang, lanjut Muhadjir, pemerintah melibatkan pihak industri untuk bekerja sama mulai menyusun kurikulum sampai sampai praktik lapangannya. Sekarang kurikulum secara perlahan berubah 40 persen siswa itu berada di dunia industri.

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga telah membangun 560 technopark yang merupakan tempat untuk berproduksi dengan menggunakan standard-standard industri tempat sentra berpartner bekerja sama.

“Sehingga mereka tidak lagi hanya praktik membuat model sekedar mainan tetapi betul-betul praktik yang sudah terstandard dengan partner. Dengan target kita harapkan hasil produksinya juga bisa dipasarkan oleh dengan menggunakan label dari dunia industri pihak industri yang berpartner dengan kita,” terang Muhadjir