Laduni.ID, Jakarta - Ketika membuka lembaran sejarah, Nahdlatul Ulama (NU) tidak pernah memiliki rekam jejak berbenturan dengan Negera Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Justru keberadaannya senantiasa menjaga komitmen atas Pancasila sebagai dasar negara.

Pernyataan itu disampaikan KH. M. Sholeh Bahruddin pada rutinan Manaqib dan Dzikrul Ghafilin di Balai Desa Lecari, Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur. Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Ngalah Purwosari Pasuruan tersebut, NU tidak punya sejarah berbenturan dengan NKRI. "NU tidak pernah benturan dengan pemerintah NKRI, mulai berdiri sampai sakniki (sekarang, red). Siapapun presidennya," katanya.

Romo Kyai Sholeh, sapaan akrabnya, juga menjelaskan komitmen NU dalam ber-Pancasila dan menjaga NKRI. "NU tidak punya kamus badan benih untuk mendirikan negara Islam. Yang ada hanya Pancasila,” tegasnya.

Pancasila pun, lanjutnya, juga ada kamusnya. “Itu namanya Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah," imbuh Pengurus Idharah Wustha Jatman tersebut.

Ibarat kereta api, NU telah memiliki rel yang jelas, "NU iku ibarat sepur. Sepure iku manut rel (NU itu ibarat kereta api. Keretanya ikut rel, red),” ungkapnya.

Sedangkan dalam pandangannya, bahwa rel tersebut mengikuti Pancasila dan Aswaja dengan didasari NKRI. “Rele iku Pancasila dan Aswaja, dilemeki NKRI,” pungkasnya.

Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia memang menunjukkan bahwa hubungannya dengan pemerintah tidak selalu berbenturan secara langsung atau konfrontatif. Namun demikian, ada beberapa periode di mana NU dan pemerintah memiliki perbedaan pendapat atau tegangan dalam hubungannya.

1. Era Kolonial Belanda: Pada masa penjajahan Belanda, NU tidak secara terbuka melawan pemerintah kolonial, namun demikian, NU juga tidak secara aktif mendukung pemerintah Belanda. Organisasi ini lebih fokus pada pendidikan agama, kegiatan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

2. Era Kemerdekaan: Setelah kemerdekaan Indonesia, NU adalah salah satu organisasi Islam terbesar dan memiliki pengaruh yang signifikan di masyarakat. Meskipun NU mendukung kemerdekaan Indonesia, ada juga ketegangan dengan pemerintahan awal terutama terkait dengan isu keagamaan dan politik.

3. Era Orde Lama: Pada masa pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno, hubungan NU dengan pemerintah tidak selalu harmonis. Terdapat momen ketegangan terutama terkait dengan kebijakan politik yang dianggap merugikan NU.

4. Era Orde Baru: Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, NU memiliki hubungan yang lebih baik dengan pemerintah, terutama setelah NU masuk dalam struktur negara sebagai salah satu dari lima agama resmi di Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga momen ketegangan terutama terkait dengan isu-isu politik dan keagamaan.

5. Era Reformasi: Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, NU semakin terlibat dalam politik dan memainkan peran yang signifikan dalam proses demokratisasi Indonesia. Hubungan antara NU dan pemerintah menjadi lebih dinamis, kadang-kadang terjadi ketegangan terutama terkait dengan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan Islam atau NU.

Dengan demikian, meskipun NU tidak selalu secara terbuka berbenturan dengan pemerintah, namun hubungannya dengan pemerintah Indonesia telah mengalami variasi dari waktu ke waktu, tergantung pada konteks politik, sosial, dan keagamaan yang ada pada setiap periode sejarah. Wallahu A’lam. []

Catatan: Tulisan ini telah terbit pada tanggal 4 Februari 2019. Tim Redaksi mengunggah ulang dengan melakukan penyuntingan dan penyelarasan bahasa.
__________________
Editor: Kholaf Al Muntadar