Hukum Menyewa Tambak Milik Pemerintah untuk Diambil Ikannya

Penjelasan tentang hukum menyewa tambak untuk mengambil ikannya, kali ini adalah tambak milik pemerintah.

Pendapat tentang Ulama yang Menjabat di Pemerintahan

Para ulama pejabat pemerintah itu tidak termasuk dalam hadits dan pendapat K. Sholeh seperti tersebut di atas, jika menjabatnya karena ada hajat/dharurat/kemaslahatan agama, dan dengan niat yang baik.

Menunda Keberangkatan Haji Karena Persyaratan Yang Belum Terpenuhi

Apakah berdosa orang yang sudah mampu haji, tetapi belum pergi haji karena tidak mendapat Kotum dari Pemerintah ?.

Hukum Mencalonkan Perempuan sebagai Kepala Desa

Bagaimana hukumnya perempuan menjadi Kepala Desa?. Bolehkah atau tidak?.

Intervensi Pemerintah dengan Menentukan UMR

Seiring dengan meningkatnya proses industrialisasi di negara kita, akhir-akhir ini muncul banyak sekali masalah perburuhan seperti pemogokan, PHK, demonstrasi buruh memprotes masalah itu biasanya muncul dikarenakan sistem upah di negara kita belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan minimum para buruh.

Menyelenggarakan Shalat Jum’at Dua Kali

Bolehkah menyelenggarakan shalat Jum’at kedua dan seterusnya oleh orang-orang yang bekerja di tempat yang tidak mungkin ditinggalkan sama sekali pada hari Jum’at itu karena menjaga produksi dari kerusakan.

Hukum Berdemonstrasi Dan Berunjuk Rasa

Akhir-akhir ini terjadi banyak demonstrasi, unjuk rasa, pemogokan dan bahkan pengrusakan fasilitas umum (kerusuhan). Motif dan tujuannya beragam, tapi intinya tidak puas atas kebijakan, sikap atau tindakan suatu lembaga/instansi, dan mencari keadilan.

Pembebasan Tanah Rakyat Dengan Harga yang Tidak Memadai

Dewasa ini banyak terjadi pembebasan tanah milik rakyat, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta yang disokong pemerintah, baik untuk kepentingan umum maupun untuk bisnis semata, misalnya untuk kawasan perumahan.

Hak Atas Tanah yang Lebih Dahulu Menguasai

Yang lebih berhak atas tanah tersebut adalah orang yang lebih dulu menguasai tanah tersebut dengan menunjukkan alat bukti yang sah.

Anggota DPR/MPR Beragama Non Islam

Bagaimana hukum orang Islam menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam ?