Sebut Indonesia Negara Miskin, Bos Taksi Big Blue Malaysia Diamuk Netizen

 
Sebut Indonesia Negara Miskin, Bos Taksi Big Blue Malaysia Diamuk Netizen

LADUNI.ID, Datuk Shamsubahrin Ismail, Bos taksi Big Blue Malaysia, mengaku banyak mendapat pesan amukan dari netizen Indonesia di akun media sosial miliknya.

Dalam konferensi pers, Shamsubahrin mengakui hal tersebut, pada Rabu (28/8/2019).

Sebelumnya, ada sebuah video yang menampilkan Shamsubahrin mengatakan Malaysia merupakan negara kaya dan para pemudanya tidak miskin seperti Indonesia, menjadi viral.

Shamsubahrin berkelakar, Gojek hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta, Thailand, India, Kamboja.

"Jika anak muda di Indonesia makmur, mereka tidak akan pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan," ucap Shamsubahrin dalam video tersebut.

Bos taksi Big Blue Malaysia itu membenarkan pernyataan yang ia lontarkan dalam video tersebut dan mengaku pernyataannya telah memicu kemarahan dari para pengendara Gojek dan pengguna media sosial di Indonesia.

Di hadapan awak media dalam konferensi pers, tokoh kontroversial di bidang tranportasi publik Malaysia itu mengaku akun media sosialnya telah dibanjiri pesan kemarahan dari orang Indonesia yang tersinggung dengan pernyataannya.

Shamsubahrin mengaku telah membaca berita tentang kondisi ekonomi yang tengah terjadi di Indonesia.

Ia juga mengaku telah bergabung dalam grup WhatsApp berisi para pengendara Gojek dan Grab dari Indonesia. Shamsubahrin pun telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia, pada Rabu (28/8/2019).

Sementara itu, pengendara Gojek telah mengancam akan melayangkan surat protes kepada duta besar Malaysia untuk Indonesia, Zainal Abidin Bakar.

Para Driver Gojek juga mengancam akan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Kedutaan Besar Malaysia pada 3 September 2019 jika tidak ada permintaan maaf. Penyedia layanan transportasi online itu berencana akan melakukan ekspansi ke Malaysia. Namun, hal itu ditentang oleh pengusaha transpotasi lokal meski disambut baik oleh pemerintah setempat.