Pertemuan Presiden dengan 8 Tokoh Lintas Agama di Istana

 
Pertemuan Presiden dengan 8 Tokoh Lintas Agama di Istana

LADUNI.ID, Jakarta - Tentang pertemuan terbatas antara Pesiden Jokowi yang didampingi Wapres KH. Ma’ruf Amin dan Mensesneg Pratomo dengan tokoh lintas agama yang terdiri dari Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama HA Helmy Faishal Zaini, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Muhyiddin Junaidi, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Gomar Gultom dan Ketua Umum Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Mayjen TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Arief Harsono, dan Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), Xs. Budi Santoso Tanuwibowo dengan Presiden Jokowi di Istana Negara (2/6/2020), Sekjen PBNU menegaskan:

1. Presiden menyampaikan kondisi terkini penanganan pandemi Covid 19 di Indonesia. Secara spesifik presiden menyebutkan bahwa ada 215 negara di dunia yang sedang berjuang menghadapi wabah ini. Problem yang dihadapi bukan saja soal kesahatan, tapi sudah masuk ke krisis sektor lain termasuk ekonomi. Dalam hal pertumbuhan ekonomi, bangsa Indonesia harus bersyukur karena pada kuartal 1 hingga ini ekonomi Indonesia masih berada di angka 2, 97% di saat negara-negara lain mengalami pelambatan pertumbuhan, bahkan sampai jatuh di angka minus.

2. Peran Nahdlatul Ulama yang turut andil berjuang melalui Gugus Tugas NU Peduli Covid 19 yang membagi program kerjanya menjadi dua. Pertama bersifat respon dan kedua bersifat rekonstruksi. Program berupa respons diupayakan dengan melakukan tindakan preventif, kuratif dan penguatan jaring pengaman sosial. Sementara program yang bersifat respons dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan-pelatihan untuk peningkatan skill dan keterampilan pada warga.

3. PBNU mendorong pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya untuk merespons dampak yang disebabkan oleh pandemi Covid 19 ini. Konsentrasi anggaran harus diarahkan terutama untuk memperbanyak program yang memiliki efek langsung pada warga yang terdampak pandemi Covid-19. Program-program yang tidak memiliki kaitan dan dampak langsung bagi masyarakat yang terimbas pandemi ini harus ditunda dan anggarannya dialokasikan untuk program pengulangan Covid 19.

4. Mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian pada lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya adalah madrasah, sekolah dan pesantren. Jika kebijakan kelaziman baru (New normal) dilakukan, maka prasyarat yang harus dilakukan adalah upaya pemenuhan segala hal yang menunjang protokol kelaziman baru tersebut. 

5. Kita harus tetap membangun optimisme di tengah masyarakat bahwa bangsa kita akan keluar dengan selamat menghadapi pandemi ini. Kita bersyukur Indonesia masih tetap aman dan damai, di saat beberapa negara lain mengalami gejolak seperti yang terjadi di Amerika dengan problem rasismenya yang menyebabkan goncangan di dalam negaranya.

6. Tentang penundaan prlaksanaan ibadah haji tahun 2020, kepada umat Islam yang sudah terdaftar sebagai peserta haji agar bersabar. Dan keoada pmerintah agar dapat mengelola perubahan jadual secara cermat: hak-hak kepesertaan haji untuk tetap terjaga. 


Sekretaris Jenderal PBNU
HA Helmy Faishal Zaini