Ketua PBNU: NU Tidak Bisa Didekte Siapapun, Termasuk China

 
Ketua PBNU: NU Tidak Bisa Didekte Siapapun, Termasuk China

LADUNI.ID, Jakarta - Menanggapi laporan The Wall Street Journal (WSJ) yang dirilis Rabu (11/12) lalu, Ketua Pengurus Harian PBNU KH Robikin Emhas menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama tidak bisa didekte siapapun dalam bersikap. Baik persoalan nasional maupun internasional.

PBNU menegaskan hal tersebut saat WSJ merilis bahwa China mulai menggelontorkan sejumlah bantuan dan donasi terhadap ormas-ormas Islam setelah isu Uighur kembali mencuat ke publik pada 2018 lalu.

Benarkah? Kiai Robikin mengungkapkan, data yang diterima NU, bahwa kamp-kamp di Uighur itu merupakan kamp pelatihan vokasi untuk memberdayakan masyarakat Uighur.

"Kamp itu justru dibuat untuk menjauhkan mereka (warga Uighur) dari ekstrimisme dan radikalisme yang tercipta di Xinjiang. Tidak ingin warganya terpengaruh paham itu, China pun mengatasinya dengan melatih warga dengan skill di kamp vokasi tersebut," jelas KH Robikin.

Mengenai adanya dana yang mengalir ke NU, KH Robikin Emhas menegaskan bahwa tidak ada dana itu. "Dan lebih tegas lagi, NU tidak bisa didekte dan dikendalikan oleh siapapun. Termasuk China," tandasnya.

Mencuatnya isu Uighur usai sejumlah organisasi HAM internasional merilis laporan yang menuding China menahan satu juta Uighur di kamp penahanan layaknya kamp konsentrasi di Xinjiang.

Beijing bahkan disebut membiayai puluhan tokoh seperti petinggi NU dan Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), akademisi, dan sejumlah wartawan Indonesia untuk berkunjung ke Xinjiang.

Hal itu, papar WSJ, terlihat dari perbedaan pendapat para tokoh senior NU dan Muhammadiyah soal dugaan persekusi Uighur sebelum dan setelah kunjungan ke Xinjiang.