Lock Down “Corona” dan Resiliensi Indonesia

by CoAdmin1-Rozikin
2.407 Views
Senin, 30 Maret 2020

LADUNI.ID, Jakarta - Coronavirus Disease (COVID-19) membuat berbagai negara mengalami sakit bukan saja masyarakatnya namun jauh dari itu ekonomi negara yang terkena dampaknya pun mengalami sakit, tidak terlepas Indonesia sebagai satu dari sekian negara yang mengalami jalur pandemi corona. Corona merupakan masalah kompleks dan lintas sektoral, maka Indonesia diprediksi akan mengalami situasi yang cukup rumit akibat terganggunya siklus pembangunan dan sistem ekonomi nasional. Kerentanan yang terjadi akibat penyebaran corona bisa dapat dilihat dari tiga unsur, yaitu tingkat paparan (exposure), Sensitivitas (sensity) dan kapasitas adapatasi (adaptive capacity) dari gangguan baik secara sosial, ekonomi, politik dan lainnya dalam konteks nasional dengan melihat kondisi setiap wilayah yang terkena dampak corona. Karena kerentanan akibat pandemi corona dapat mempengaruhi setiap sistem yang ada.

Sejak informasi kasus corona pertama di Indonesia dan ditetepakan sebagai Kasus Luar Biasa (KLB) dan Bencana Nasional non alam, sampai saat ini tercatat berdasarkan data dan informasi dari Juru Bicara Pemerintah Penanganan corona tanggal 27 Maret 2020, ada penambahan jumlah pasien sebanyak 153 kasus dengan total jumlah keseluruhan sebanyak 1.046 orang dan yang meninggal sebanyak 87 orang yang tersebar pada 28 wilayah di Indonesia. Secara statistik dan grafik, dalam setiap hari ada peningkatan kasus corona yang terus terjadi bahkan tingkat penyebarannyapun semakin meluas. Oleh karena itu, upaya pencegahan kasus corona yang terus mengalami peningkatan kasus harus cepat dan tepat dilakukan oleh pemerintah.

kebijakan pemerintah dalam merespon kasus pendemi corona mulai diarahkan pada upaya pencegahan dan penyebaran corona virus di berbagai wilayah salah satunya dengan pembentukkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lewat Kepres No. 7 Tahun 2020, sementara berbagai langkah strategis pemerintah dalam proses percepatan pembangunan sesuai arah kebijakan nasional terutama pada pengentasan kemsikinan, kesenjangan ekonomi dan wilayah dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan, pertanian dan kebijakan strategi lainnya mengalami siklus perlambatan yang tentunya akan berimbas langsung bagi pembangunan wilayah. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah menggelontorkan dana APBN yang tidak sedikit dan program penanggulan yang terus dilalukan. Ada sekitar 4,5 triliun untuk program tunjangan sembako murah masyarakat, subsidi, BLT dan Bansos serta beberapa kebijakan kementerian lainnya dalam mengatasi dampak corona. Semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah bukanlah tanpa resiko, namun kalkulasi yang matang dengan mempertimbangkan segala aspek dari segala kemungkinan yang terjadi oleh peemrintah sangat diapresiasi.