Intervensi Pemerintah dengan Menentukan UMR
Intervensi Pemerintah dengan Menentukan UMR
Pertanyaan :
Seiring dengan meningkatnya proses industrialisasi di negara kita, akhir-akhir ini muncul banyak sekali masalah perburuhan seperti pemogokan, PHK, demonstrasi buruh memprotes masalah itu biasanya muncul dikarenakan sistem upah di negara kita belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan minimum para buruh. Sebab lain, adalah karena para pemilik pabrik tidak menerapkan UMR (Upah Minimum Regional) yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara benar, sehingga muncul konflik antara buruh dan pengusaha. Sementara itu konsep fiqh mengenai perburuhan belum begitu jelas, bahkan parsial.
a. Bagaimana konsep fiqh mengenai hubungan perburuhan, khususnya mengenai pengupahan?.
b. Tepatkah Pemerintah melakukan intervensi dengan menentukan UMR (Upah Minimum Regional) tersebut?.
c. Bila terjadi gejolak, maka diadakan islah di antara kedua belah pihak, sedangkan pemerintah yang menjadi hakimnya dengan syarat-syarat yang telah ada?.
UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN
Kunjungi Juga
- Pasarkan Produk Anda dengan Membuka Toko di Marketplace Laduni.ID
- Profil Pesantren Terlengkap
- Cari Info Sekolah Islam?
- Mau Berdonasi ke Lembaga Non Formal?
- Siap Berangkat Ziarah? Simak Kumpulan Info Lokasi Ziarah ini
- Mencari Profil Ulama Panutan Anda?
- Kumpulan Tuntunan Ibadah Terlengkap
- Simak Artikel Keagamaan dan Artikel Umum Lainnya
- Ingin Mempelajari Nahdlatul Ulama? Silakan
- Pahami Islam Nusantara
- Kisah-kisah Hikmah Terbaik
- Lebih Bersemangat dengan Membaca Artikel Motivasi
- Simak Konsultasi Psikologi dan Keluarga
- Simak Kabar Santri Goes to Papua
Memuat Komentar ...