Komitmen Ulama terhadap Sosial-Politik Keacehan

by Helmi
990 Views
Senin, 8 Oktober 2018

LADUNI.ID, SEJARAH- Komitmen sosial-politik ulama sangat berkaitan dengan sejarah Aceh, yang mana dalam waktu yang cukup lama sangat dipengaruhi oleh Islam. Jika kita setuju dengan berdirinya Kerajaan Peurelak pada abad kesembilan, maka Aceh telah dipengaruhi oleh Islam selama sepuluh abad ketika Belanda menduduki Aceh.

Sejak Kerajaan Peureulak (sekarang menjadi kecamatan di Aceh Timur) muncul sebagai sebuah kerajaan yang berkuasa telah menunjukkan hubungan baik antara sultan dan ulama, baik itu urusan dunia atau hubungan agama dan spiritual.

Pada masa kejayaan Kerajaan Islam Aceh, ciri khas yang saling melengkapi pada dua kekuatan lembaga tersebut menjadi sangat berarti: sebagaimana dikatakan dalam pepatah (hadih maja) “Adat Bak Poe- teumereuhom, Hukom Bak Syiah Kuala‟ (ketentuan hukum adat pada sultan dan ketentuan agama ada pada ulama).

Uleebalang menjadi bagian dari pemerintahan, dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan sultan di daerah mereka masing-masing. Namun demikian, para uleebalang di luar Aceh Tiga Sagi (Segitiga Aceh) mempunyai otonomi dalam mengatur wilayah mereka masing- masing. Para uleebalang tersebut hanya diwajibkan membayar pajak kepada sultan.

Oleh sebab itu, beberapa penulis menyatakan bahwa ada tiga kelompok kekuatan di Aceh: sultan, ulama, dan uleebalang,65 kemudian jika kehidupan keagamaan di Aceh terancam, maka ulama dengan cepat maju ke depan untuk memberi perlawanan.

Ketika sultan menyatakan bahwa ia tidak sanggup lagi untuk menghadapi invasi Belanda, ulamalah dengan sungguh-sungguh melanjutkan perjuangan dalam berperang mempertahankan agama dan tanah air mereka. Ulama turun ke gelanggang untuk memimpin rakyat dengan semangat mereka dalam rangka melindungi struktur sosio-politik masyarakat Aceh.

Invasi Belanda menurut ulama sangat mengancam agama. Daerah Aceh –yang seratus persen Muslim- Islam merupakan pandangan hidup dan semenjak masa kesultanan telah menjadi ideologi Negara. Menurut pendapat ulama, Islam tidak hanya terdiri dari urusan ibadah belaka, tetapi juga mencakup lembaga-lembaga dan sistem; karena itu pemerintahan harus dijalankan oleh penduduk sendiri. Negara juga harus memiliki kejelasan wilayah kekuasaannya. Dengan demikian, agresi penjajah pemerintah Belanda telah melanggar sistem-sistem yang mana diyakini bagian dari ajaran Islam.

***Helmi Abu Bakar El-Langkawi, Penggiat Literasi Asal Dayah MUDI Masjid Raya Samalanga