LADUNI.ID | BALI - Selasa, (30/10) kemarin KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), menggelar acara Literasi Media dengan tema “Memilih Siaran Yang Berkualitas “ yang berlangsung di Trans Resort Bali Hotel. Dalam acara ini KPI mengundang para mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Bali, akademisi/pengajar, tokoh masyarakat dalam hal ini dari PWNU provinsi Bali beserta banom dan lembaganya seperti Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU, LTNNU dan lainya, kemudian ada juga dari konstituen Dapil, LSM, Kelompok Masyarakat Peduli Penyiaran di daerah, Lembaga Penyiaran Lokal dan Jaringan di daerah serta penggiat Literasi Media. Dan sebagai narasumber adalah Arvin Hakim Thoha dari Komisi 1 DPR-RI, Ubaidillah dari Komisioner KPI pusat dan Wahyudi Budi Nugroho (Akademisi dan Dosen UNUD)

Dalam sambutanya, Drs. Maruli Matondang, M.SI, menjelaskan sekilas tentang KPI. ”KPI adalah lembaga negara independen yang menaungi hal-hal mengenai penyiaran, KPI terdiri dari KPI Pusat dan KPI Daerah, KPI Pusat berjumlah 9 orang sedangkan KPI Daerah berjumlah  7 orang dan dipilih oleh DPRD”. 

Drs. Maruli juga menambahkan jika tugas KPI ialah menjamin seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar, melalui 2 media penyiaran yaitu televisi dan radio. KPI telah bekerja dengan maksimal dengan melakukan pengawasan isi siaran dan melakukan pembinaan kepada lembaga penyiaran. KPI juga selalu berusaha keras untuk menjaga moral bangsa. "KPI turut melakukan survey indeks kualitas terhadap program siaran, yang  bekerjasama dengan 12 perguruan tinggi negeri di 12 kota, salah satunya dengan universitas Udayana Bali.  KPI juga bekerja sama dengan 120 panel ahli  yang rata-rata mereka semua lulusan  S2 dan S3 untuk melakukan survey terhadap 8 program isi siaran yaitu religi, sinetron, variety show, infotainment, wisata budaya, program anak, talkshow dan berita." tambahnya.

Wahyu Budi Nugroho selaku Akademisi dan dosen Universitas Udayana melayangkan beberapa kritikan terkait penyiaran televisi di Indonesia. "Ada beberapa kritik yang bisa kita layangkan terhadap penyiaran televisi nasional, yang pertama adalah terlalu Jakartasentris, yang kedua bagaimana stasiun-stasiun televisi yang ada terkotaksi oleh pemodal dan iklan, dan yang ketiga bagaimana program-program stasiun ditelevisi kita, cenderung mengeksploitasi masyarakat kelas bawah, irasional dan bias politik” papar Dosen Universitas Udayana tersebut.

Menurutnya, hal itulah yang dapat memicu terjadinya sosialisasi yang tidak sempurna, apa itu sosialisasi? sosialisasi adalah proses mendidik belajar seumur hidup untuk menyesuaikan diri, nilai norma dan budaya masyarakat. Sebagaimana misalnya keluarga atau sekolah mewanti-wanti agar anak tidak melakukan kekerasan, tetapi begitu dia menonton televisi disitu ada adegan-adegan kekerasan sehingga sosialisasinya tidak nyambung.

Sementara Komisioner KPI Pusat, Ubaidilah menyampaikan bahwa KPI telah berupaya untuk meningkatkan kwalitas program penayangan televisi nasional. Selama ini rating program televisi berdasarkan jumlah penonton namun tidak di sertai peningkatan kwalitas. Hal itulah yang menyebabkan program-program televisi tetap tayang meskipun kwalitasnya kurang. 

"KPI sebagai regulator harus mengatur dan  ikut menata iklim usaha tentang penyiaran. Lembaga penyiaran mengeluhkan akan lembaga rating di Indonesia hanya ada satu. Mereka yang dirating hanya dari kwantitas penonton bukan kwalitas program. Dan KPI berinisiatif sejak 4 tahun yang lalu berusaha agar program-program berkwalitas harus disampaikan secara layak dan benar." paparnya. 

Dan terakhir dari Komisi 1 DPR-RI  Arvin Hakim Thoha menyampaikan bahwa masyarakat harus cerdas. Masyarakat juga turut berpartisipasi dalam mewujudkan siaran yang berkualitas. Masyarakat dapat memilih mana yang sebaiknya di tonton dan mana yang tidak. Masyarakat juga berhak melaporkan ke KPI jika ada siaran televisi yang dirasa tidak sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku. KPI sendiri telah memberikan contact baik melalui sosial media maupun menghubungi langsung dengan telefon atau WA.

"Intinya masyarakat kalau ingin maju mesti harus sekolah, kita juga sebagai masyarakat harus cerdas, karena masyarakat berpartisipasi dalam mewujudkan konten siaran berkwalitas." pungkas Arvin Thoha.

(del)