Oleh KH SALAHUDDIN WAHID

LADUNI.ID, Jakarta - Nahdlatul Ulama sebagai organisasi (jam’iyyah) didirikan pada 31 Januari 1926. Sebagai komunitas (jama’ah), NU telah hidup di Nusantara selama ratusan tahun sebelumnya dalam bentuk faham Ahlussunnah wal Jama’ah. NU didirikan oleh para ulama pesantren di Jawa yang dipimpin oleh Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari, KH. Abdul Wahab Hasbullah dan banyak kiai lain. Tujuan NU adalah untuk mengembangkan Islam berdasar ajaran empat madzhab, sama sekali tidak bernuansa politik.

NU mulai terlibat dalam organisasi yang bernuansa politik saat tergabung dalam MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) yang diwakili oleh KH. A Wahid Hasyim. Selanjutnya NU terlibat dalam Shumubu (semacam Kantor Urusan Agama dibawah pemerintah Jepang) yang juga diwakili oleh Kiai Wahid sebagai Ketua Harian, sedang Ketuanya adalah Hadratussyaikh. Selanjutnya NU terlibat dalam proses penyusunan UUD 1945 yang diwakili oleh Kiai Wahid dan tokoh-tokoh lain. Dalam kabinet pertama RI, NU diwakili oleh Kiai Wahid.

Menjadi Partai NU

Awal perjalanan politik praktis NU dimulai pada November 1945 ketika bersama ormas Islam lainnya mendirikan Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). NU menjadi anggota istimewa dan mendapat kedudukan Ketua Majelis Syuro yang dijabat oleh Hadratussyaikh. Pada 1947 tokoh-tokoh Syarikat Islam mendirikan PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia).

Saat itu NU belum mempunyai tokoh-tokoh yang dianggap layak menjadi menteri, sehingga hanya posisi menteri agama yang dapat diharapkan oleh tokoh NU. Ternyata tidak sselamanya posisi itu diisi oleh tokoh NU. Setelah Hadratussyaikh wafat pada 1947, maka wewenang Majelis Syuro tidak sekuat seperti sebelumnya. Berdasar antara lain dua hal itu, maka tokoh-tokoh NU merasa lebih baik ormas NU keluar dari partai Masyumi dan mendirikan Partai NU. Muktamar Palembang 1952 memutuskan berdirinya Partai NU. Diluar dugaan banyak orang, Partai NU keluar menjadi pemenang ke tiga pemilu 1955 dengan memperoleh suara 18,4% atau 45 kursi.