Laduni.ID, Jakarta – Biasanya saya menghindari bahasan mu’amalah dan lebih suka menyerahkannya pada kawan-kawan lain yang secara khusus telah intens dengan topik ini sejak lama. Tetapi ketika membaca tulisan KH. Imam Jazuli di salah satu media online yang berjudul “LBM NU, Cryptocurrency dan Kejumudan Nalar”, rasanya saya tidak bisa lagi menahan diri.

Beberapa tulisan beliau yang saya baca selama ini tampaknya sengaja dibuat provokatif entah dengan tujuan apa, tapi kali ini saya merasa beliau keterlaluan. Bagi saya yang tumbuh dalam kultur santri, menyebut para tokoh Fukaha dari berbagai daerah di Jawa Timur, yang telah bertahun-tahun menyelami dunia fikih yang tergabung dalam LBM PWNU Jatim sebagai pihak yang “mengkultuskan kitab kuning dan terperosok jatuh ke jurang kejumudan berpikir” adalah pernyataan yang melampaui batas, terutama karena dikatakan oleh tokoh NU juga.

Saya tidak hendak menolak kritik atau perbedaan pendapat sebab dalam dunia Bahtsul Masail itu adalah hal yang sangat diapresiasi. Beda putusan antara satu Bahtsu dan Bahtsu lain adalah hal lumrah yang sudah ada sejak dahulu. Tetapi, selain seharusnya disampaikan dengan cara elegan, sebuah kritik haruslah berdasarkan fakta yang benar-benar diungkapkan lawan, bukan hanya berdasar asumsi pribadi pengkritik terhadap lawan. Alih-alih tepat sasaran, kritik KH. Imam Jazuli bagi saya sama sekali tidak menyentuh mahallun niza’ (titik tengkar) yang dibahas oleh LBM. Ini yang akan saya bahas satu persatu.

• Baca juga: Kripto dan "Dunia Baru" Peradaban Manusia

Dalam artikel beliau yang dimaksud, ada lima poin krusial yang menurut saya patut dibaca dengan kritis, yakni:

1. Tuduhan mengultuskan kitab kuning

Kyai Imam Jazuli berkata, “Ada kesan lembaga ini ‘mengkultuskan’ kitab kuning, dan terperosok jatuh ke jurang kejumudan berpikir dalam menafsirkannya. Tidak heran salah satu bentuk fatwa keagamaan mereka mengharamkan mata uang kripto (cryptocurrency) dengan menyebutnya sebagai bukan komoditas yang boleh diperdagangkan (trading).”

Saya tidak tahu bagaimana bisa kejumudan berpikir bisa dinilai dari keputusan mengharamkan cryptocurrency? Apakah bila menghalalkannya artinya pikirannya tidak jumud? Ini simplifikasi yang melanggar kaidah berpikir sehat. Dari poin ini saja saya sudah kecewa pada pola berpikir simplistik beliau. 

Selanjutnya, tuduhan mengultuskan kitab kuning pada LBM adalah isu lama yang seharusnya mudah dijawab oleh para santri, namun anehnya diucapkan juga oleh seorang kiai NU. Disertasi saya di UIN Sunan Kalijaga (belum diterbitkan) yang menguliti habis putusan-putusan LBM telah membantah tuduhan semacam ini.

Intinya, ibarah (nukilan kitab-kitab kuning) yang selalu menghiasi putusan LBM mengandung dua sisi, yakni sisi substansi dan sisi konteks. Sisi konteks berupa contoh-contoh dan implementasi yang selalu menyesuaikan dengan masa di saat kitab tersebut itu ditulis. Namun sisi substansinya tetap sama dan tidak berubah sehingga bisa ditarik untuk diberlakukan di masa mana pun.

Sisi substansi inilah yang dibaca oleh para pelaku Bahtsul Masail, dan diracik kembali sesuai kaidah-kaidah ushul fiqh dan kaidah fiqhiyah sehingga menjadi narasi putusan yang relevan dengan kasus yang ada di masa ini.

Pembaca umum yang tidak familiar dengan Bahtsul Masail kebanyakan gagal paham dalam poin ini, sehingga merasa ibarah tersebut tidak nyambung atau dipaksa-paksakan. Sebab, memang “proses ijtihad” dan perdebatan panjang hingga dipilihlah ibarah itu, dan bagaimana cara membaca substansinya biasanya tidak dinarasikan dengan baik dalam putusan LBM.

Contoh sederhananya begini, dalam kitab klasik (baca: kitab kuning) dinyatakan bahwa ketika seorang penjual berkata, “Kujual salah satu ikanku yang masih berenang di kolam ikan itu,” maka jual belinya tidak sah. Bagi orang luar (awam), pernyataan tersebut hanya tentang hukum jual beli ikan yang masih belum ditangkap, tapi aktivis BM (Bahtsul Masail) akan membacanya sebagai larangan memperjual belikan apa pun yang masih belum ditentukan secara definitif, sehingga sifat-sifatnya masih samar, dan dilarang pula menjual (bai’) apa pun yang pada saat transaksi berlangsung belum dapat diserahterimakan, sebab berpotensi ada pihak yang dirugikan. Aplikasinya bisa pada berbagai kasus jual beli yang terjadi sekarang atau di masa depan.

• Baca juga: Ijtima Ulama VII MUI Sepakati 12 Poin Bahasan Aktual

Dalam pembacaan semacam ini kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah sangat terlibat, sehingga penguasaan terhadap kedua perangkat “ijtihad” tersebut menjadi keniscayaan. Namun tulisan ini tidak dalam posisi membahas proses istinbat ini secara detail.

Jadi, kesan bahwa putusan LBM jumud dan terpaku pada teks-teks yang diproduksi di masa lalu sejatinya hanya karena tidak tahu saja bagaimana “style” LBM dalam menyampaikan putusan-putusannya.

Apakah “style” seperti ini berarti mengultuskan kitab kuning? Tentu tidak, sebab bukan bunyi teks itu yang menjadi patokan, tetapi substansi di baliknya. Orang luar boleh berkata bahwa ini ribet, tapi kami para santri Nahdliyyin menyebutnya sebagai kecintaan terhadap turats para fukaha, sekaligus kepiawaian dalam beradaptasi dengan konteks baru. Inilah kebanggaan kami.

2. Isu “barang tak terlihat”

Kiai Imam dalam artikelnya hanya fokus pada satu poin yang menurutnya menjadi pangkal kesalahan putusan LBM PWNU Jatim, yakni sebab cryptocurrency tidak terlihat. Beliau berkata:

“Mata uang kripto divonis sebagai 'Ain Gahiru Musyahadah (entitas yang tak terlihat). Sesuatu atau barang atau entitas yang tidak terlihat, dalam pandangan kitab kuning, tidak dianggap komoditas dan pada gilirannya tidak boleh diperdagangkan … Kegagalan pertama LBM NU membangun hipotesis awal ini, tentang eksistensi data biner, menyebabkan keruntuhan hipotesis-hipotesis berikutnya yang menopang fatwa keharaman mata uang kripto. Karena uang kripto dianggap tidak terlihat maka otomatis mendorong LBM NU Jawa Timur menyebut uang kripto tidak bisa ditunjukkan karakteristiknya maupun keterjaminannya.”

Jadi, inti kritik pedas beliau bertumpu pada satu poin di mana beliau menyangka bahwa LBM mengharamkan cryptocurrency karena alasan ia adalah entitas yang tidak terlihat. Sebagai salah satu khadim para Kiai di LBM PWNU Jatim yang diminta membersamai beliau-beliau di bangku depan, saya geleng-geleng kepala ketika membaca poin kritik ini.

Oleh: Kiai Abdul Wahab Ahmad, Ketua Aswaja NU Center Jember, Jawa Timur

Editor: Daniel Simatupang